SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyayangkan adanya beberapa anggota DPRD Jateng yang merangkap jabatan sebagai ketua cabang olahraga (Cabor). Pasalnya, dengan menjadi pengurus Cabor, anggota DPRD Jateng dinilai memiliki fungsi ganda.
“Kalau anggota dewan menjadi pengurus. Dewan itu kan mempunyai fungsi mengawasi. Kalau disitu (pengurus cabang olahraga,red) berarti fungsinya kan dua. Sebagai pengurus dan pengawas,”ungkapnya.
Hal itu disampaikan Ganjar dalam Rapat Paripurna DPRD Jateng dengan agenda ‘Penjelasan/Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Jateng terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jateng TA 2015’, Jumat (17/6).
Apa yang disampaikan Ganjar itu kembali ditegaskan usai rapat paripurna kepada sejumlah wartawan. Namun demikian, Ganjar tidak mau menyebutkan secara gamblang siapa saja anggota DPRD Jateng yang menjadi pengurus Cabor tersebut. Termasuk Cabor apa yang dipimpin anggota DPRD tersebut.
Apakah anggota DPRD yang menjadi pengurus/ketua Cabor harus mundur?. Ganjar tidak mau menjawab. Justru dengan ketusnya menyatakan “Itu kan menurut Anda (wartawan-red),”ujarnya.
Ganjar menambahkan bahwa apa yang terjadi di KONI Jateng juga sudah menjadi temuan BPK RI. Diantaranya pembelian peralatan olahraga tidak diyakini kebenarannya. “Sekarang biar KONI membuktikan,”tegasnya.
Sementara itu saat menyampaikan jabawan di rapat paripurna, Ganjar menyampaikan bahwa kinerja penanggulangan kemiskinan telah mengalami pencapaian yang positif, namun belum signifikan. Ini ditunjukkan dari penurunan angka kemiskinan tahunan.
“Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui dua strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dan peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin,”ungkapnya.
Upaya penanggulangan kemiskinan ini, diklaim sedikit mengalami kendala karena penyaluran bankeu selama ini yang tidak merata dan lebih banyak ke Kabupaten Demak. “Selama 2013-2015, banyak bankeu yang disalurkan ke Demak,”paparnya.
Penanganan Jalan Meningkat
Ganjar juga mengklaim kinerja penanganan jalan provinsi secara gradual telah mengalami peningkatan yang cukup pesat dibandingkan tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan kecepatan petugas dalam memperbaiki jalan yang rusak serta untuk meminimalisir jalan berlubang.
“Total jalan provinsi sepanjang 27.873,76 km diawal tahun 2016 didomonasi oleh jalan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota sepanjang 23.950,930 km. Sisanya merupakan kewenangan nasional sepanjang 1.518,090 km dan provinsi sepanjang 2.404,741 km,”akunya.
“Panjang jalan dalam kondisi rusak juga masih didominasi jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota,”tukasnya. (jn01/jn03)
