MAGELANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan perlu mengidentifikasi persoalan-persoalan lokal menjelang pelaksanaan pilkada serentak 2020 untuk mengantisipasi kerawanan dalam pesta demokrasi.
“Dalam pilkada serentak, kita mengidentifikasi persoalan yang sifatnya sangat lokal maka hadir para Dandim dan Kapolres pada kesempatan ini,” katanya usai menyampaikan pengarahan pada Rapim TNI Polri Daerah Jawa Tengah di Magelang, Kamis.
“Ada isu lokal apakah itu isu sumber daya alam, isu lingkungan, kita coba identifikasi atau barang kali proses-proses sebelumnya misalnya pilkades dan sebagainya. Hari ini kita coba identifikasi sehingga nanti bisa diantisipasi lebih awal,” katanya.
Ia mengatakan hasil demokrasi harapannya investasi bagus, orang berbisnis bagus, lapangan kerja terbuka dan mesti berkolerasi pada kesejahteraan, mesti berakhir di sana, kalau tidak maka tidak ada artinya semuanya.
Ganjar menuturkan siapa tokoh yang akan dipilih, berdasarkan beberapa survei rating tertinggi sekarang tidak lagi pada person, kalau dulu jujur merakyat sekarang tidak.
“Jujur merakyat itu levelnya ada di 45. Sekarang itu adalah decision, orang dengan keputusan berani itu yang dibutuhkan saat ini, kedua track record,” katanya.
Menurut dia dua indikasi tersebut menunjukkan kecerdasan rakyat dan kualitasnya makin baik, orang akan melihat calon itu bisa bekerja atau tidak.
Ia menyampaikan di era milenial ini tidak lagi konvensional maka harus masuk pada wilayah digital, wilayah media sosial.
“Di zaman milenial ini, anak muda nontonnya sekarang striming dan you tube, tidak lagi tv, maka nanti kita bantu KPU-Bawaslu untuk promo ke sana, itu efektif sekali,” katanya.
Namun, katanya di saat yang sama, medsos itu bisa negatif dengan hoaks, maka perlu patroli di level medsos.
Kapolda Jateng Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel mengatakan Polri dibantu TNI akan mengamankan tahapan-tahapan pilkada.
“Polri dibantu TNI siap mengamankan, berusaha bersama-sama seluruh elemen dibantu gubernur mengidentifikasi berbagai potensi masalah, potensi kerawanan semua proses tahapan pilkada itu sendiri kemudian kita lakukan upaya pengelolaan dengan baik,” katanya.
Ia menyebutkan jumlah personel yang diturunkan dalam pengamanan pilkada, karena ini merupakan operasi kepolisian, adalah dua per tiga kekuatan dari kepolisian yang ada.
“Dari 21 kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak semua diidentifikasi, maka kita berkumpul saat ini, kita evaluasi terhadap proses pemilihan yang sudah berlangsung kemarin. Kita identifikasi kerawanan apa saja yang pernah terjadi,” katanya. (jwn5/ant)
