Semarang, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menilai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jateng selama ini tidak masuk akal. Bahkan dia melihat ada rem yang sengaja diinjak untuk menahan PAD Jateng. “Sejak awal saya memang tidak tahu ekonomi. Tapi kalau PAD segitu (kecil-red),itu tidak masuk akal,”ungkap Ganjar, Sabtu (15/11) kemarin.
Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat dikonfirmasi terkait target PAD Jateng pada RAPBD 2015 yang mencapai Rp 11,141 T. Target itu bila dibandingkan target PAD 2014 sebesar Rp 9.097 T, maka untuk APBD induk 2015 saja, mengalami kenaikan kurang lebih Rp 2,044 T.
Kenaikan itu merupakan prestasi luar biasa dan terbesar dalam 5 tahun terakhir. Dimana rata-rata PAD diproyeksi terlalu rendah dibawah proyeksi riil dari tahun sebelumnya. Sehingga patut diduga selama ini telah terjadi mark down PAD. Lebih lanjut disampaikan Ganjar, penilaian target PAD Jateng tidak masuk akal itu bukan tanpa dasar. “Kalau pendapatan segitu (kecil-rd), dengan aset yang ada itu ya tidak masuk akal,”tandasnya.
Dengan kenyataan target PAD yang kecil tersebut, Ganjar mengungkapkan kalau selama ini ada rem yang diinjak terkait PAD. “Saya melihat ada satu rem yang diinjak. Sekarang kita dorong,”bebernya tanpa menyebutkan siapa yang menginjak rem tersebut.
Sekarang dirinya mendorong, supaya PAD bisa dimaksimalkan. Potensi yang ada harus dikembangkan. Sehingga kita berani menarget PAD Rp 11,141 T pada anggaran induk 2015. “Pokoknya harus sama pencacatan dan pendapatannya, tidak boleh beda,”tegasnya.
Peningkatan target PAD tidak terlepas dari peran BPKP. Beberapa waktu lalu dirinya diingatkan Kepala BPKP Pusat Mardiasmo. Dimana PAD Jateng 2015 dinilai tidak wajar karena ditarget terlalu rendah. Padahal seharusnya masih bisa ditingkatkan lagi secara maksimal. Jika tidak, ada potensi pendapatan yang hilang.
Berdasarkan catatan Jowonews, peringatan dari Mardiasmo disampaikan dalam acara sertijab Kepala BPKP Jateng dan Penandatanganan Kerjasama Pengembangan Menejemen Pemda di lingkungan pemprov Jateng dengan BPKP, Jumat (3/10) lalu.
Saat itu disampaikan paling tidak ada 3 potensi yang bisa ditingkatkan. Diantaranya penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pemasukan dari perusda
Merespon peringatan BPKP itu, menurut Ganjar, dirinya langsung bertemu tim anggaran pemprov dan sektor-sektor yang bisa mengasilkan PAD dicermati satu per satu. Langkah itu dilakukan dengan didampingi tim BPKP. “Yang dicermati ada perusda, pendapatan-pendapatan yang potensial, samsat. Kita juga membenarkan cara pencatatan sesuai sistem akuntansi yang benar,”pungkasnya. (JN01)
