SEMARANG, Jowonews.com-Pemprov Jateng berencana mengalihkan pengelolaan proyek jalan tol Semarang Batang dari pihak swasta ke Badan Usaha Milik Negara (BUMB). Pasalnya, pembangunan jalan tol Semarang-Batang sekarang ini sedikit terhambat. Sebab adanya investor yang berganti-ganti. Sehingga harus disusun penjadwalan ulang.
“Jika memang tidak sanggup, diambil alih saja oleh pemerintah. Kasihkan kepada BUMN karena uangnya juga sudah siap,” ungkap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Ganjar menjelaskan, pengambilalihan investor pembangunan jalan tol Semarang-Batang yang merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa itu harus dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, proyek tersebut telah lama terbengkalai sehingga banyak masyarakat yang melayangkan protes. “Masyarakat protes ke saya, lahannya itu jadi dibebaskan atau tidak,” imbuh mantan anggota DPR RI itu.
Ganjar mengaku akan terus mendorong upaya percepatan terkait dengan rencana pembangunan jalan tol sepanjang 75 kilometer itu. Ia berjanji sebelum masa pemerintahannya berakhir, pembangunan jalan tol Trans Jawa selesai. “Mau saya beresin selama pemerintahan saya dengan Pak Heru (Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko), biar tuntas,” tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono menyatakan bahwa proyek pembangunan jalan tol Semarang-Batang mendesak segera dilakukan karena ruas menuju dan dari Kota Semarang memiliki potensi yang menjanjikan guna pengembangan sektor perekonomian di daerah setempat. “Jalan tol Semarang-Batang rencananya akan dibangun dalam lima seksi yakni seksi pertama sepanjang 3,2 kilometer, seksi dua 36,3 km, seksi tiga 11,0 km, seksi empat 13,5 km, dan seksi lima 10,9 km,” bebernya.
Sri menambahkan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan jalan tol Semarang-Batang mencapai sekitar Rp 7,21 triliun. Untuk kegiatan konstruksi dengan total biaya pembebasan lahan senilai Rp 836 miliar. “Dari 23 desa di Kabupaten Batang dipastikan akan terkena proyek pembangunan jalan tol Semarang-Batang setelah adanya pembahasan dari tim pembebasan tanah, Badan Pengelolaan Jalan Tol, dan pemerintah daerah setempat,” pungkasnya. (JN01)
