Semarang, Jowonews.com—Pemerintah pusat dimintabersikap terbuka terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, langkah itu penting agar ada kepastian pada masyarakat. Permintaan itu disampaikan Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo menyikapi langkah pemerintah pusat yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi.
“Saya minta supaya dibuka apa yang terjadi sekarang dan untuk apa kenaikan BBM bersubsidi,”ungkapnya, Rabu (5/11).
Dikatakan Ganjar, kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat atas kenaikan harga BBM bersubsidi lebih baik diarahkan ke hal-hal yang produktif. Misalnya untuk pupuk, benih, irigasi, dan pembangunan bendungan.
Gubernur yang diusung PDIP itu secara tegas juga menyampaikan kalau dirinya tidak setuju dengan kebijakan pemerintah SBY. Dimana masyarakat diberi bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. “Kalau nanti dengan BLT lagi bisa bahaya karena BLT itu masalah, maka saya ingatkan pemerintah jangan diulangi lagi,” pintanya.
Dia menilai pemberian BLT kepada masyarakat tidak mendidik. Bahkan, penyalurannya tidak pernah berjalan baik, serta berpotensi menimbulkan korban jiwa pada saat pembagian. Jika pemberian kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi kepada masyarakat bisa dilakukan secara konkret maka Pemprov Jateng bisa ikut menjelaskan kepada masyarakat apa yang dihadapi pemerintah pusat sekarang.
“Ini (harga BBM bersubsidi, red) akan dan masyarakat pasti akan mendapat A, B, C, D, dan yang paling penting adalah naiknya berapa. Harganya berapa, serta berapa jumlah uang yang akan dibagi untuk masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut disampaikan ketidakjelasan rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi juga menyulitkan proses penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2015 di Provinsi Jateng. “Penyusunan besaran UMK saat ini belum memerhitungkan kenaikan harga BBM dan harga kebutuhan pokok yang mengikutinya,” ujarnya.
Namun demikian, Ganjar mengaku sudah berbicara dengan Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Tenaga Kerja untuk berhati-hati dalam menyiapkan ini karena waktunya sudah ‘mepet’ dan berdekatan dengan penetapan UMK 2015. Seandainya pemerintah pusat masih ragu-ragu menaikkan harga BBM bersubsidi, Ganjar minta dirinya diajak bicara. (JN01).
