UNGARAN, Jowonews.com – Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2016 mendatang akan menggunaan petunjuk teknis yang tertuang dalam Pergub nomor 65/2014 tentang Petunjuk Teknis Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sehingga UMK Kabupaten Semarang diperkirakan sebesar Rp 1.610.000,00/ bulan.
Meski sudah diusulkan dan tinggal menunggu keputusan dari Gubernur Jawa Tengah, besaran UMK ini diperkirakan justru akan membuat sejumlah perusahaan tekstil mengalami kebangkrutan.
Sepert diketahui beberapa waktu lalu Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Kepala Daerah dan Kepala Dinas Tenaga Kerja se-Jawa Tengah pada Senin (9/11), menyatakan penetapan UMK 2016 menggunakan Pergub no 65/2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) no 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.
Selanjutnya penetapan UMK di tahun-tahun berikutnya seluruh daerah akan menggunakan PP No 78 tahun 2015.
Menurut Ketua Apindo Kabupaten Semarang, Ari Prabono menyatakan situasi perekonomian makro saat ini masih tidak stabil, akibat nilai rupiah dibandingkan dolar yang terus merosot. Terlebih harga listrik PLN terus naik. Dua permasalahan ini membuat beban industri tekstil semakin buruk.
“Di Kabupaten Semarang, kondisi perusahaan tekstil mulai memburuk, bisa dikatakan kolep. Jika UMK senilai Rp 1,610 juta maka membuata perusahaan tekstil semakin berat,” kata Ari Prabono yang akrab disapa Kecuk, di Ungaran, Rabu (10/11).
Apindo sendiri sudah mengusulkan kenaikan menjadi Rp 1.588.000. Sebab dengan angka tersebut perusahaan masih bisa terkurangi bebannya. Namun jika akhirnya UMK ditetapkan sebesar Rp 1,610 juta dikhawatirkan banyak perusahaan yang terbebani, terutama perusahaan tekstil. Dan akhirnya berakhir pada penutupan perusahaan.
“Sudah ada beberapa perusahaan yang menggeluhkan kalau tidak mampu bayar UMK. Kalau tidak terpaksa akan menutup usahanya. Semestinya kita harus melihat kondisi lapangan, perusahaan sedang mengalami berat-beratnya,” ungkapnya. (JN01/JN03)
