YOGYAKARTA – Pengelolaan Tempat Khusus Parkir (TKP) dan Terminal tipe B di Yogyakarta telah menjadi sorotan bagi Komisi D DPRD Provinsi Jateng. Sebagai destinasi wisata, Yogyakarta sering menghadapi tantangan dalam mengelola parkir. Dengan adanya TKP, Komisi D tertarik untuk mengetahui bagaimana konsep pengelolaannya.
Kunjungan Komisi D ke Setda Provinsi DI. Yogyakarta pada Selasa (2/4/2023) menjadi momen penting. Agnes Dhiany Indriasari, Kepala UPT Balai Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Provinsi DI. Yogyakarta, menjelaskan bahwa pembuatan TKP bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan tempat parkir, khususnya di objek wisata.
Saat ini, Provinsi DI. Yogyakarta telah memiliki sembilan lokasi TKP. Tiga di antaranya berada di Beskalan, Ketandan, dan Abu Bakar Ali, yang dekat dengan kawasan Malioboro. Selain itu, ada 2 Terminal tipe B dan 4 tempat parkir khusus di Park & Ride titik masuk di Gamping, Dongkelan, Prambanan, dan Bandara Adisucipto. Di tempat-tempat ini, tersedia fasilitas parkir gratis selama 5 menit dan parkir berbayar dengan menggunakan elektronik card atau QRIS Code.
Pertanyaan Arifin Mustofa, Anggota Komisi D, mengenai becak listrik menjadi sorotan. Terutama terkait regulasi yang berlaku dan kendala-kendala yang muncul selama pelaksanaannya di lapangan.
Sugeng Purwanto, Asisten III Bidang Pemberdayaan Masyarakat Setda Provinsi DI. Yogyakarta, menjelaskan bahwa konversi dari becak kayuh ke becak listrik atau bentor tidak bermaksud menghapuskan becak kayuh sebagai alat transportasi tradisional. Melainkan sebagai upaya memodernisasi becak kayuh menjadi becak listrik.
Alwin Basri, Ketua Komisi D, menekankan bahwa penataan parkir adalah kebutuhan penting untuk menciptakan ketertiban lalu lintas. Hal ini mengingat adanya banyak praktik parkir liar yang seringkali menyebabkan kemacetan. Inovasi yang dilakukan oleh Provinsi DI. Yogyakarta terkait konversi becak dan tempat parkir khusus TKP dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain. (Adv)
