SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) bertekad menciptakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang bersih dari korupsi. Untuk itu, mereka menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah praktik “Petty Corruption” atau korupsi skala kecil yang kerap terjadi saat PPDB.
Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, mengungkapkan kekhawatirannya akan praktik korupsi yang bisa muncul saat PPDB, terutama terkait masalah zonasi. Ia mengimbau semua pihak, baik pendidik maupun orang tua siswa, untuk menjunjung tinggi integritas dan menghindari segala bentuk pelanggaran.
Sumarno menegaskan bahwa pendidikan harus dimulai dengan nilai-nilai yang baik, termasuk integritas. Ia meminta pihak sekolah untuk tidak memanfaatkan penyimpangan sebagai peluang keuntungan pribadi atau kelompok.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, Brigjen Bahtiar Ujang Purnama, menjelaskan bahwa rakor yang digelar bersama para kepala sekolah SMA dan SMK se-Jateng bertujuan untuk membangun sistem pendidikan berintegritas. Menurutnya, integritas akan memperkecil potensi penyimpangan dari peraturan yang ditetapkan.
