SEMARANG, Jowonews.com – Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibawah Gubernur Ganjar Pranowo menutup jembatan timbang (JT) pada pertengahan 2014 mengakibatkan provinsi ini kehilangan potensi pendapatan sekitar Rp 10 miliar. Potensi kerugian itu terdiri dari penutupan 9 jembatan timbang sejak Mei 2014 hingga Desember 2014 senilai Rp 9.075.220.000 dan penutupan sementara 7 jembatan timbang sejak 15 Mei hingga 3 September 2014 senilai Rp 1.043.430.773.
Hal itu diungkapkan Koordinator KP2KKN Jateng Rofiudin, berdasarkan audit atas laporan keuangan Provinsi Jawa Tengah 2014 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng.
Hasil audit BPK yang ditandatangani Kepala BPK RI Perwakilan Jateng tertanggal 15 Mei 2015 tersebut juga menyebut kebijakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tentang penutupan jembatan timbang juga tidak memadai.
“Penutupan sementara mendahului pergub dan tidak dilaksanakan secara serentak,” ungkap Rofiudin mengutip LHP BPK, Minggu (21/6).
Selain itu, penutupan sementara jembatan timbang tidak diikuti dengan kajian dan evaluasi mengenai tugas dan fungsi para pegawai yang bertugas di masing-masing jembatan timbang.
Kebijakan penutupan jembatan timbang dilakukan setelah Ganjar Pranowo menemukan praktik pungli saat sidak di jembatan timbang Subah Batang akhir April 2014.
“Saat itu, Ganjar sangat marah. Ia sempat membanting amplop yang ditemukan dari laci petugas. Ia juga memergoki para sopir yang membayar pungli ke jembatan timbang tanpa ada kwitansi bukti pembayaran,”ungkapnya.
Setelah itu, Ganjar mengeluarkan peraturan gubernur yang salah satu isinya menyatakan karena alasan keterbatasan sumber daya manusia, pengoperasian jembatan timbang hanya bisa dilakukan di 7 jembatan dari 16 jembatan yang ada. Adapun 9 jembatan lainnya dihentikan pengoperasiannya sejak 9 Juni 2014.
Saat beroperasi, 9 jembatan timbang yang ditutup menghasilkan pendapatan dari restribusi sanksi denda kelebihan muatan rata-rata puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulan. Di jembatan timbang Klepu, misalnya, rata-rata per bulan menghasilan pendapatan Rp 264 juta. Jembatan timbang Subah Rp 215 juta per bulan, jembatan timbang Butuh Rp 189 juta per bulan, jembatan Aji Barang Rp 134 juta per bulan dan lain-lain. Karena banyak hasilnya itulah ada berbagai spekulasi bahwa di jembatan timbang penuh dengan uang pungli. Untuk mencegah pungli itulah, Ganjar Pranowo menutup beberapa jembatan timbang.
Selama ini, denda kendaraan muatan di jembatan timbang diperlukan agar kendaraan muatan tidak kelebihan muatan. Kelebihan muatan itu ditengarai mengakibatkan kerusakan jalan raya.
Jowonews belum berhasil mementa konfirmasi ke Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah Satriyo Hidayat. Di hubungi via telpon, Satriyo belum merespon.
Dalam audit, BPK sudah melakukan konfirmasi ke Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah yang menyatakan penutupan sementara dan pembukaan kembali jembatan timbang selama 15 Mei hingga 3 September 2014 terjadi karena ada proses penataan personil, penyempurnaan standar, hingga menunggu revisi peraturan. Selain itu, kata Kepala Dinas seperti yang tercantum di hasil audit, penutupan jembatan timbang tidak menghentikan operasional karena tupoksinya tidak hanya melaksanakan operasional jembatan timbang. (JN01)
