SEMARANG, Jowonews.com – Rencana pemerintah RI untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak, namun demikian perlu ada upaya untuk mewujudkan nawa cita negara poros maritim.
Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah, Lalu M Syafriadi dalam diskusi hari aspirasi yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng, Senin (18/4/2016) di ruang F-PKS Jateng, Kota Semarang, Jateng.
Menurut Lalu, rencana tersebut sangat strategis, apalagi terkait kesejahteraan nelayan. Namun sebelumnya perlu diperhatikan beberapa hal, terutama terkait kebijakan dan kondisi lapangan terkait proses menuju kesejahteraan nelayan.
“Kami mengapresiasi nawa cita Pak Presiden yang ingin memajukan poros maritim, namun ada beberapa masalah yang perlu menjadi perhatian, yang pertama adalah terkait, hasil penangkapan ikan baru mencapai 257 ton atau 30 persen, masalah ini terjadi akibat banyak kapal yang tidak melaksankan lelang ikan,” katanya.
Dikarenakan dampak tidak dilaporkan, angka tersebut tidak yang sesungguhnya, sehingga kerugian pemerintah yang seharusnya bisa dikembalikan ke nelayan seperti asuransi keselamatan, bantuan sarana pra sarana tidak dapat terlaksana. “Salah satu akibatnya adalah pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di kembalikan ke kewenangan kabupaten kota,” tandas Lalu.
Selain itu, Lalu menyebut bahwa saat ini kondisi laut Jawa semakin menurun sekitar 1-12 mil, dengan panjang garis pantai 576 Km, kemudian diisi 15 ribu kapal, disisi lain sebanyak 80 persen nelayan kecil menggunakan alat tangkap tradisional. “Masalah lain muncul adalah belum adanya Bank atau lembaga keuangan yang pro terhadap nelayan, dan saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga tidak netes,”paparnya.
Kendala lain, kata Lalu, adalah terletak pada anggaran, dimana pembangunan untuk nelayan tidak lebih dari Rp 50 miliar. “Selain itu juga nelayan di bagi, kecil, sedang, dibagi lagi alat tangkapnya, bahkan anggaran DKP stagnan karena dipotong di DPRD,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Lalu juga mengkritik kebijakan pemerintah melalui Kementerian Kelautan Susi Pudjiastuti terkait penambahan pembuatan kapal. “Seharusnya bu Susi tidak menambah pembuatan kapal, seharusnya dana NTP untuk mensubsidi bantuan nelayan,” ujar pria asal Makassar ini.
Lebih lanjut, Lalu meminta ara pengambil kebijakan dan akademisi bisa memperjuangkan sepenuh hati untuk menyejahterakan nelayan hingga tuntas. “Pemerintah bisa membantu dengan skill kapal, akan tetapi seorang buruh menjadi menejer tidaklah mudah. Terutama kapal yang digunakan untuk kelompok,”kata Lalu.
Permudah Izin Nelayan
Saat ini, kata Lalu, alokasi APBN untuk Jateng adalah jumlah kapal sebanyak 6 ribu, padahal diusulkan sebanyak 91 ribu yang diperuntukkan untuk kapal di bawah 10 GT. Selain itu juga ada bantuan alat tangkap 793 alat tangkap, asuransi 64 ribu orang.
“Solusinya salah satunya adalah bantuan langsung untuk nelayan, termasuk diantaranya adalah mempermudah izin usaha nelayan, sementara disisi lain adalah memberikan bantuan petani garam di bagian plastik penjemuran,”kata Lalu.
Saat ini, imbuh Lalu, DKP sendiri sudah melakukan beberapa hal. Seperti untuk Kapal yang terdaftar di kabupaten kota, harus didaftarkan lagi ke provinsi dengan biaya Rp 0. “Hal itu sesuai dengan Perda nomor 10 tahun 2014, dimana biaya surat menyurat paling banyak 900.000, tidak lebih. Setelah komplit surat-suratnya, kemudian bayarkan ke bank, jika lengkap seminggu bisa selesai,” pungkasnya.
Dalam acara diskusi hari aspirasi nelayan ini, turut hadir para pakar, diantaranya Ketua DKP Lalu M Syafriadi, Pakar Kelautan Universitas Stikubank Karman dan anggota Komisi B Riyono. Acara ini sendiri diikuti 50 peserta dari berbagai unsur, diantaranya petani garam, nelayan, dan pegiat kelautan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). (jn03)
