Presiden Joko Widodo mengatakan anggaran KTP-Elektronik yang dikorupsi memicu kekacauan pengelolaan kartu identitas sehingga tidak bisa bermanfaat secara baik.
“Sekarang menjadi bubrah semua gara-gara anggaran dikorup. Jadi saya ingin ini diproses yang benar dan saya yakin KPK bertindak profesional terhadap kasus ini,” kata Jokowi ditemui usai membuka Pameran Furniture Internasional Indonesia 2017 di JI-Expo, Jakarta, Sabtu.
Presiden menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada komisi anti rasuah dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah kepada sejumlah tokoh-tokoh yang diduga terkait.
Menurut Jokowi, jika pengelolaan KTP-E dapat selesai dengan benar tanpa korupsi maka pengurusan identitas akan semakin mudah dan efisien, antara lain untuk pengurusan paspor, SIM, syarat-syarat perbankan dan perpajakan maupun pemilihan kepala daerah.
Kepala Negara menjelaskan dugaan kasus korupsi KTP-E tersebut juga membuat pengelolaan administrasi kependudukan di Kementerian Dalam Negeri terhambat.
Selain itu, sejumlah pejabat di kementerian itu juga menjadi khawatir saat melakukan penugasan terkait KTP-E.
“Ini juga ada ‘problem’ juga. Kita harus buka juga kan. Karena ada masalah e-KTP ini, sehingga di Kemendagri sekarang ini semuanya ragu-ragu, resah melakukan sesuatu, karena juga takut,” kata Presiden menjelaskan.
Kendati demikian, Jokowi juga menyatakan kekecewaannya atas dugaan korupsi dalam pelaksanaan KTP-E tersebut.
“Habisnya Rp6 triliun, jadinya hanya KTP yang dulunya kertas sekarang plastik, hanya itu saja. Sistemnya tidak benar,” tegas Presiden.
