Jowonews

Logo Jowonews Brown

Kabupaten/Kota Kurang Tanggap Program Stimulan, Pengentasan Kemiskinan tak Maksimal

SEMARANG, Jowonews.com – DPRD Jateng menyorot kabupaten/kota yang masih kurang tanggap terhadap program stimulant yang dikeluarkan pempr. Akibatnya, program yang dimaksudkan untuk pengentasan kemiskinan tersebut menjadi kurang maksimal.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv mengatakan, Provinsi sudah banyak membuat program pengentasan kemiskinan. Seperti program desa berdikari, desa vokasi, kampung tanggap bencana samapi kampung Keluarga Bencana (KB).  Program tersebut dinilai sudah banyak memberikan kontribusi dan perubahan di Jawa Tengah.

 “Ini program bagus, desa vokasi misalnya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat karena ada dana stimulant dari Pemprov,” katanya.

Tapi sayang, program tersebut kurang mendapatkan perhatian atau tindaklajut dari pemerintah kabupaten/kota. Hal ini membuat program tidak berjalan ketika Pemprov tidak memberikan suntikan bantuan.  Harusnya, kabupaten/kota bisa menangkap peluang tersebut dengan melanjutkan program karena daerah yang mengetahui kondisi riil di lapangan. “Sayang, kabupaten/kota hanya pasif. Akhirnya porgam tidak bisa berjalan maksimal,” ujarnya.

Dewan menilai kemiskinan merupakan masalah serius yang harus menjadi perioritas, baik Pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota. Terlebih dengan data jika ternyata menilai angka kemiskinan Jateng meningkat menjadi 4,507 juta jiwa pada 2016 dibanding 2015. Harus ada komitmen bersama dan program yang bersinergis agar pengentasan kemiskinan  bisa berjalan sesuai harapanya.

“Program yang dijalankan Pemprov dan kabupaten/kota harus sama, dan berkelanjutan. Jika tidak sulit untuk pengentasan kemiskinan,” tambahnya.

Program desa berdikari misalnya sudah terbukti bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan. Pemprov bahkan terus menggenjot program desa berdikari dan membeirkan bantuan masing-masing desa berdikari akan diberikan bantuan Rp 100 Juta. Tahun 2017 Pemprov mengintervensi sebanyak 55 desa berdikari.

Pemprov diminta benar-benar mematakan daerah kemiskinan dengan tepat. Sebab, kesalahan pada pemetaan, akan berakibat pada salahnya pola pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah.

 “Justru nanti dikhawatirkan, desa yang sejatinya sangat miskin, justru tidak mendapatkan dukungan maksimal dari pemerintah propinsi Jateng,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah, Fuad Hidayat.

Ia menegaskan DPRD mendukung program Gubernur untuk mengintervensi pembangunan di pedesaan. Program Desa Mandiri harus terus digenjot. Diluar desa mandiri, peta daerah miskin juga harus digarap secara serius.

 “Hanya memang sekali lagi catatannya, Jawa Tengah perlu data yang lebih terbaru dan obyektif, disesuaikan perkembangan jaman. 7809 Desa harus dipotret ulang. Diluar program infrastuktur, Pemprov Jateng perlu mendorong program yang bersifat pemberdayaan ekonomi, dengan sasaran masyarakat miskin,” tambahnya. (adv/jn01)

Bagikan berita ini jika menurutmu bermanfaat!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Baca juga berita lainnya...