SEMARANG, Jowonews.com – DPRD Jateng dalam melaksanakan tiga fungsinya tidak akan bisa maksimal. Pasalnya, dari segi tekhnis eksekutif lebih tahu dari pada dewan. Namun demikian, tugas dan fungsi dewan harus tetap dilaksanakan sesuai dengan UU.
Hal itu diungkapkan dosen Universitas Diponegoro (Undip) Semara Turtiantoro dalam diskusi bertajuk ‘Reformasi DPRD Jateng Untuk Meningkatkan Kinerja’, di Hotel Novotel, Semarang, Jumat 21/11). “Kalau menurut saya, kerja dewan belum bisa maksimal. Secara tekhnis, eksekutif lebih paham daripada dewan,”ungkap Turtiantoro.
Tampil sebagai pembicara dalam dialog yang dimoderatori Avi Prasetyo itu, selain Turtiantoro juga Sekda Jateng Sri Puryono, anggota FPDIP Bambang Haryanto. Menurut Turtiantoro, tidak maksimalnya fungsi dewan juga disebabkan selama ini dewan tidak memiliki suporting staf yang memadahi yang bisa mengimbangi eksekutif.
“Apalagi dewan itu setiap 5 tahun berganti orang. Jadi eksekutif secara tekhnis lebih tahu. Bagaimana bisa mengawasi secara efektif,”paparnya.
Bahkan Turtiantoro menyatakan eksekutif dengan dewan memang tidak bisa dibandingkan. Beda kualitasnya diibaratkan buaya dengan kambing. “Tapi saya tidak mengatakan bahwa pemprov dengan dewan itu seperti buaya dengan kambing ini,”ujarnya.
Sementara itu anggota FPDIP Bambang Haryanto menyampaikan bahwa sekarang ini dewan sudah berusaha sekuatnya untuk mereformasi dirinya. Salah satunya dengan meningkatkan kualitasnya, guna menjalankan tiga fungsi pokoknya.
Dalam pembahasan anggaran 2015 yang sekarang sedang berlangsung, menurut Bambang Haryanto juga berlangsung sangat sehat. Kepentingan masyarakat sudah terakomodir.
Apakah terdahulu kepentingan masyarakat belum terakomodir? Bambang Haryanto mengaku tidak tahu. “Saya tidak tahu. Yang kita bicarakan hari ini,”katanya saat disela pertanyaan oleh moderator Avi Prasetyo.
Kontrol yang dilakukan gubernur terhadap pelaksanaan APBD juga sangat bagus. Ini didukung dengan tekhnologi komunikasi yang canggih. Antara lain melalui facebook, twitter dll. “Sampai sekarang semboyan mboten korupsi, moten ngapusi masih berjalan dengan baik,”tukasnya.
Ditempat yang sama Sekda Sri Puryono menyampaikan, kemitraan dalam arti positif yang dijalankan dewan dengan pemprov sudah berlangsung dengan baik, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dewan dengan eksekutif adalah mitra sejajar. Keberhasilan pembangunan tidak bisa diklaim hasil eksekutif sendiri. Tapi hasil kerja bersama eksekutif dan legislatif.
Karena dalam menyusun rencana pembangunan, pemprov sudah melibatkan masyarakat melalui wakilnya di dewan. “Jadi pembangunan ini tidak hanya kehendak birokrasi, tapi juga atas kehendak rakyat lewat DPRD,”katanya.
Secara kualitas, masih menurut Sekda, sekarang juga sangat dinamis. Sebagai contoh pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD). Sila ke-4 pancasila, tetap dipakai. Sehingga setelah terbentuk, langsung bekerja dengan baik. “Ini adalah bukti kualitas dewan,”paparnya.
Diakuinya, pihaknya sempat galau ketika AKD belum terbentuk. Tapi begitu ada titik temu dan ditetapkan diparipurna, saya lega,”tukasnya. (JN01)
