SEMARANG, Jowonews.com – Rencana kebijakan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tentang Sekolah lima hari, dinilai tidak tepat oleh beberapa pihak. Rencana kebijakan ini, dianggap masih belum strategis dan bahkan kontraproduktif jika diterapkan di Jawa Tengah.
Pro dan kontra program ini terus bermunculan. Bahkan penolakan juga datang dari empat daerah (kota/kabupaten) di Jateng, yaitu Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Temanggung.
Selain itu, penolakan juga datang dari Rabithah Ma’ahid Islamiyyah (RMI) PWNU Jawa Tengah dan LP Maarif NU.
Adanya empat daerah tersebut yang menolak sekolah lima ini ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Nur Hadi Amiyanto disela diskusi tentang ”Menimbang Kebijakan Lima Hari Sekolah” di Fraksi PKB DPRD Jateng Gedung Berlian Semarang, Rabu (26/8) kemarin.
”Ada empat daerah sudah menyatakan menolak secara tertulis ke kami, yaituKota Surakarta, Kota Pekalongan, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Temanggung. Kalau Yang lain jalan,” katanya.
Dia mengatakan, daerah yang menolak melaksanakan itu disebabkan berbagai faktor, diantaranya kesiapan infrastruktur, kultur, dan sebagainya. ”Suratnya Pak Gubernur itu selektif, tidak memaksakan harus melaksanakan,” imbuhnya.
Dia mengatakan, isi surat itu memang tidak mengharuskan. Dan pada saat ini, masih dalam tahap proses uji coba. Evalusi dari pelaksanaan kebijakan yang sudah berlangsung sekitar satu bulan ini, responnya bermacam-macam, ada pihak yang seneng dengan kebijakan itu, ada yang susah.
”Senangnya, pada Sabtu bisa untuk kegiatan lain, mereka juga tidak perlu kursus privat, susahnya katanya karena alasan infrastruktur,” terangnya.
Dia mengatakan, pada saatnya nanti akan dilakukan evaluasi, selanjutnya menentukan apakah program sekolah lima hari ini dilanjut atau tidak dilanjut. Karenya, pihaknya akan mengundang dan meminta masukan dari berbagai pihak untuk meminta masukan terkait evaluasi kebijakan sekolah lima hari itu. “Nanti akan ada evaluasi. Mohon berikan masukan ke kami,” katanya.
Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (PWNU) Jateng, Agus Sofyan mengatakan, satuan sekolah yang menjadi naungannya sepakat belum akan melaksanakan sekolah lima hari. ”Sekolah kami baik SMA maupun SMK belum melaksanakan, karena infrastrukturnya belum siap,” kata dia.
Sementara, Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyyah (RMI) PWNU Jawa Tengah, KH. Abdul Ghoffar Rozien, M.Ed pada kesempatan itu memberikan pernyataan tertulis. Pernyataan yang dibacakan oleh moderator diskusi itu menyatakan menolak rencana yang dilontarkan Gubernur Gandjar Pranowo.
Rozien mengungkapkan bahwa, rencana kebijakan Ganjar Pranowo sebetulnya bagus, akan tetapi belum sepenuhnya tepat jika dilaksanakan di Jawa Tengah.
“Jika kebijakan itu diterapkan, akan berdampak pada ritme pembelajaran. Pertama, pelajar di Jateng masih membutuhkan pendidikan diniyyah sore. Ini penting, karena pendidikan diniyyah sore masih menjadi tumpuan basis moral anak-anak kita. Jadi, jadwal sekolah 5 hari perlu dikaji ulang,” ungkap Rozien.
Sementara itu, anggota komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv mengatakan, kebijakan sekolah lima hari yang dikeluarkan oleh Gubernur itu sifatnya memang tidak wajib, karena akan diberlakukan secara selektif. ”Tapi banyak pihak yang menangkapnya sebagai kewajiban, sehingga ikut melaksanakan. Oleh karena itu, saya minta agar Dinas Pendidikan lebih gencar melakukan sosialisasi,” kata dia.
Disisi lain, Zen juga meminta kepada seluruh masyarakat, pengelola sekolah atau yang lain untuk menyampaikan pendapatkanya ke dinas pendidikan kabupaten masing-masing. Karena pada saat ini, kewenangan untuk mengatur pendidikan masih ada di kota/kabupaten. “Masukan dari berbagai pihak sangat penting bagi dinas pendidikan kabupaten untuk memutuskan sikap,” katanya.(JN01)
