Jowonews

Logo Jowonews Brown

Kabar Ndeso

Kebut LKPj AMJ Gubernur, Pansus DPRD Studi Banding ke Jakarta

JAKARTA, Jowonews.com – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Gubernur Jawa Tengah melakukan kunjungan ke Kantor DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/7/2018). Hal tersebut dilakukan terkait target penyelesaian LKPJ AMJ Gubernur Jateng Tahun 2013-2018 pada Juli ini.

Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Ahmadi itu, juga dihadiri tiga Wakil Ketua lainnya Heri Pudyatmoko, Sukirman, dan Ferry Wawan Cahyono. Turut mendampingi rombongan pansus, Sekretaris DPRD Jateng Ignatius Indra Surya.
Dalam pertemuan itu, Ahmadi mengatakan pertemuan kali ini akan sangat bermanfaat untuk Jateng. Disana, dia menanyakan mengenai langkah-langkah strategis yang dilakukan DPRD Jakarta, mengingat pengalaman DPRD Jakarta yang telah menyelesaikan LKPJ AMJ Gubernur Ahok, hingga pertanggungjawaban anggaran tahun 2017 yang sudah dilakukan oleh Gubernur Anies-Sandi.

“Kami ingin bertanya persiapannya seperti apa. Saya liat di media, ada penolakan karena LKPJ nya tidak diterima, lalu dampaknya seperti apa. Setelah itu, langkah lanjutan agar kemudian LKPJ nya Pak Anies-Sandi bisa diterima bagaimana. Dalam tahapan perubahan APBD 2018 itu seperti apa skemanya,” tanya Politikus PKS itu.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Syarifudin mengatakan tidak ada peraturan khusus yang mengatur pihaknya dapat menerima atau menolak LKPJ AMJ seorang kepala daerah. Yang bisa dilakukan hanya memberi catatan-catatan, hasil dari temuan, dan kajian-kajian dari BPK.

Biasanya, Syarifudin melanjutkan, pihaknya mengoptimalkan pengawasan internal melalui inspektorat dan BPKP. Dalam pertemuan di setiap komisi, DPRD DKI Jakarta selalu meminta inspektorat dan BPKP hadir, supaya ada pengajuan program-program di RAPD yang layak atau tidak layak untuk di agendakan.

“Itu tujuannya agar teman-teman inspektorat dan BPKP bisa langsung mengundang SKPD dan BUMD yang dinyatakan kurang wajar dalam pengajuan program-program tadi. Memang harus ada dasar dalam pengajuan program RAPBD,” tambahnya. (ADV/JWN3)

BACA JUGA  Pemprov Harus Cari Jalan Keluar Penyaluran Dana Hibah

Simak Informasi lainnya dengan mengikuti Channel Jowonews di Google News

Bagikan berita ini jika menurutmu bermanfaat!

Baca juga berita lainnya...