Jowonews

Logo Jowonews Brown

Kedaulatan Pangan Bukan Hanya Target Produksi

JAKARTA, Jowonews.com – Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla perlu mewujudkan kedaulatan pangan sesungguhnya yang bukan sekadar pencapaian target produksi, tetapi juga mengangkat harkat kesejahteraan penyedia pangan Indonesia.

“Padahal bicara pangan bukan hanya ketahanan atau terpenuhinya target produksi tetapi juga kesejahteraan para produsen pangan,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Sarah Herawati, Senin (16/10).

Dengan menyambut perayaan Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada tanggal 16 Oktober, maka pemerintah juga perlu lebih serius dalam menyelesaikan beragam permasalahan terkait dengan aktivitas pertanian dan perikanan.

Ia berpendapat bahwa dalam gaungan poros maritim dan negara agraris yang sering dilekatkan pada Indonesia, pemenuhan hak petani dan nelayan sebagai produsen pangan justru diabaikan.

Susan mencontohkan problematika mengenai mekanisasi pertanian di berbagai wilayah seperti adanya intervensi kemiliteran menggunakan input pertanian yang disediakan secara gratis, hingga alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan monokultur yang kerap melalui pola pembebasan lahan secara paksa yang mengatasnamakan proses pembangunan.

Di sektor perikanan, kebijakan impor pada komoditas garam menjadi tren utama kebijakan pangan perikanan Indonesia pada tahun 2017, di mana garam impor sebanyak 75.000 ton masuk dari Australia.

Selain itu, kondisi pangan protein dari sektor perikanan terancam dengan praktek-praktek perusakan lingkungan di wilayah pesisir yang dilegitimasi oleh negara dan notabene menjadi wilayah tangkapan nelayan tradisional, dimulai dari praktek reklamasi di sejumlah daerah.

Untuk itu, Susan menginginkan dihentikannya segala bentuk perampasan sumber kehidupan melalui mekanisasi pertanian, alih fungsi lahan dan intervensi militer dalam pertanian, serta dihentikannya pula praktik perusakan dan pencemaran lingkungan pesisir, seperti reklamasi, pembuangan limbah industri yang merusak ekosistem laut.

Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Puspa Dewi menginginkan adanya pengakuan identitas perempuan sebagai nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam tanpa mendomestifikasi perempuan pekerja perikanan.

“Pastikan keterlibatan perempuan nelayan, perempuan nelayan buruh, perempuan pembudi daya ikan, perempuan petambak garam, dan organisasi masyarakat sipil dalam mengembangkan kebijakan dan program di sektor kelautan dan perikanan, termasuk pengembangan kerja sama-kerja sama pemerintah di tingkat regional dan internasional,” ucapnya.

Menurut Puspa, saat ini perempuan relatif tidak bisa mengakses, mengontrol, berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari kebijakan maupun program yang direncanakan untuk perlindungan maupun pemberdayaan pangan nusantara.(jwn4/ant)

Simak Informasi lainnya dengan mengikuti Channel Jowonews di Google News

Bagikan berita ini jika menurutmu bermanfaat!

Baca juga berita lainnya...