BANTUL, Jowonews.com – Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta kelompok tani di daerah ini mengurus badan hukum agar bisa menerima bantuan hibah peralatan dari pemerintah daerah setempat.
“Dengan iklim cuaca yang seperti ini, ya tentu kami akan mendesak kelompok tani untuk segera mengurusnya (badan hukum), kan biayanya juga nggak terlalu mahal,” kata Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Bantul Suroto di Bantul, Senin.
Menurut dia, adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang salah satunya mengamanahkan bahwa hibah bantuan harus diberikan kepada kelompok yang berbadan hukum memang menjadi tekanan bagi sebagian kelompok tani.
Ia mengatakan, bahkan dampak dari regulasi yang resmi diberlakukan sejak 2015, mengakibatkan tidak sedikit kelompok tani yang tidak dapat menerima bantuan hibah dari pemkab.
Padahal, kata dia, di saat menghadapi penyimpangan cuaca karena pengaruh El-Nino belakangan ini para petani membutuhkan mesin pompa penyedot air, terutama kelompok tani yang lahan garapannya jauh dari sumber irigasi.
“Bagi yang punya pompa air atau dekat dengan saluran irigasi tidak pengaruh, karena masih bisa mendapatkan suplai air, tapi bagi yang jauh dari saluran irigasi dan belum berbadan hukum serta tidak punya mesin pompa air kan masalah,” katanya.
Suroto mengatakan, pihaknya pernah mengimbau sejumlah kelompok tani untuk mengurus badan hukum menyusul pemberlakuan UU tentang Pemerintah Daerah itu, dan sebagian ada yang langsung merespons, namun sebagian belum bergerak sama sekali.
Ia mengatakan, bagi kelompok tani yang belum berbadan hukum tidak perlu menunggu bantuan dari Pemkab Bantul untuk mengurus badan hukum, namun mereka harus mengurus seluruh administrasi secara mandiri.
“Saya lihat pemkab juga hati-hati dengan regulasi ini, namun jika (kelompok tani) memang sudah berbadan hukum pemkab baru dapat memberikan hibah mesin pompa air,” katanya. (Jn16/ant)
