Semarang, Jowonews.com – Tingkat kepuasan publik saat ini terhadap kinerja pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla diprediksi akan menurun. Menurut Pengamat Pemerintahan dari FISIP UNDIP Susilo Utomo, penurunan tingkat kepuasan ini dikarenakan kebijakan publik Jokowi-JK yang tidak pro rakyat.
“Meski Presiden Jokowi memiliki beberapa prestasi seperti memberikan hukuman mati terhadap terpidana narkoba serta membangun relasi antara eksekutif dan legislatif tidak dilihat publik” jelas Susilo Utomo di Semarang (17/04).
Menurut Susilo, publik hanya melihat kebermanfaatan kebijakan pemerintah bagi rakyat.Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM dalam waktu yang dekat dinilai sangat berdampak
“Dalam prakteknya Presiden Jokowi malah menaikan harga BBM dalam jangka waktu yang dekat. sehingga hal ini membingungkan rakyat” terang dosen ilmu pemerintahan Undip ini.
Lebih lanjut Susilo mengatakan dampak dari kenaikan BBM adalah masyarakat harus dihadapkan pada tingginya harga jual bahan pokok yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Sementara apabila harga sudah naik maka jelas menurunkan daya beli masyarakat.
Selain itu, Susilo menilai adanya ketidak konsistenan janji kampanye Presiden Joko Widodo untuk memperkuat KPK dalam pemberantasan korupsi dengan kebijakan yang diambil saat ini. Pemberantasan Korupsi dinilai merupakan isu yang cukup kuat tertanam dalam pikiran publik.
“Dalam konflik KPK-Polri jelas tergambar jika KPK dilemahkan dengan kriminalisasi dua komisioner KPK” ungkap Susilo.
Susilo menambahkan, apabila setelah pelantikan Badrotin Haiti masih terdapat nama Budi Gunawan dalam struktur Polri maka jelas akan memperkuat asumsi publik jika Jokowi inkonsisten.
“Maka dari itu, Pak Jokowi harus segera melakukan evaluasi internal dan mengambil sikap yang benar benar pro terhadap rakyat” pungkas mantan aktivis GMNI ini. (JN13)
