SEMARANG, Jowonews.com – Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi mengaku kaget saat mengetahui 16.055 PNS di Pemprov Jateng yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak dikenai pajak penghasilan. Penyebabnya karena Peraturan Gubernur (Pergub) No.9/2015 yang dikeluarkan Ganjar Pranowo memang pajak TPP dibebankan pada APBD Jateng.
“Semua penghasilan harusnya dikenai pajak, tanpa terkecuali untuk PNS di Pemprov Jateng. Kok bisa Gubernur membuat aturan (Pergub,red) pajak TPP dibebankan pada APBD Jateng,”ungkapnya, Jumat (18/9).
Menurutnya, dewan tidak tahu sama sekali kalau 16.055 PNS pemprov yang menerima TPP tidak dikenai pajak atas kebijakan Gubernur. “Itu urusannya Gubernur, monggo kerso (bahasa Jawa silahkan saja,red). Pertimbangannya apa kita tidak tahu,”katanya.
Apapun alasannya, Pergub 9/2015 yang dikeluarkan Gubernur Ganjar harus tunduk pada aturan hukum diatasnya. Tidak boleh semaunya dan untuk kepentingannya.
Politisi dari PDIP ini juga heran dengan kebijakan TPP PNS di pemprov. Ternyata, selama ini masih mendasarkan golongan dan bukan beban kerja. Padahal, kalau mengacu aturan, harusnya berdasar beban kerja. (JN01)
