KARAWANG, Jowonews.com – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengingatkan masyarakat untuk tidak menggadaikan kedaulatan yang dimilikinya dengan sangat murah pada setiap pelaksanaan pesta demokrasi pemilu dan pilkada.
“Indonesia sebagai negara berdaulat maka rakyatnya berdaulat, tapi kedaulatan rakyat tersebut harus dijunjung tinggi guna menjadi yang maju,” kata Zulkifli Hasan saat menyampaikan materi Sosialisasi Empat Pilar di hadapan para santri dan undangan lainnya di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah 3, di Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, Kamis.
Menurut Zulkifli Hasan, rakyat yang berdaulat akan bermanfaat pada pembangunan bangsa dan negarta jika memiliki kesadaran bersama.
“Rakyat memiliki kesadaran berdaulat dan penyelenggara negara juga memiliki kesadaran menjalankan amanah rakyat,” katanya.
Jika rakyat dan penyelenggara negara sama-sama memiliki kesadaran dan berkomitkan untuk membangun bangsa dan negara, kata dia, maka Indonesia akan menjadi negara maju.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mencontohkan, kedaulatan dan kesadaran bersama itu sering diselewengkan dengan melakukan praktik transaksional dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada.
“Menjelang pemilu dan pilkada, caleg maupun calon kepala daerah memberikan ampol atau sembako, untuk membeli suara pemilih,” katanya.
Zulkifli menegaskan, praktik transaksional seperti tidak melahirkan pemimpin berkualitas, tapi melahirkan pemimpin yang berpotensi korupsi.
“Banyak kepala daerah terjaring kasus kasus korupsi, karena mellakukan transaksional pada pelaksanaan pilkada, maupun setelah setelah menduduki jabatannya,” katanya.
Zulkifli menggambarkan, dalam praktik politik transaksional yang makin merebak saat ini, calon kepala daerah bukannya berkomitmen untuk bangun daerah, tapi malam mencari sponsor yang dapat membiayai pilkada.
“Imbalannya, memberikan proyek atau izin pertambangan dari kekayaan alam di daerah, diberikan kepada sponsor,” katanya.
Dia menegaskan, praktik transaksion seperti ini Merupakan salah saktor yang melahirkan kesenjangan sosial.
Praktik transaksional ini, kata dia, merupakan perselingkuhan antara calon kepada daerah dengan pemilik modal yang menjadi sponsor dan rakyat menjadi korban. (JWN3/Ant)
