SEMARANG, Jowonews.com – Jajaran Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah diminta menelusuri dan mengusut tuntas dugaan adanya pegawai negeri sipil fiktif di lingkungan pemerintah provinsi setempat.
“BKD Jateng juga diminta terus ‘mengupdate’ data sehingga data PNS benar-benar valid,” kata anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah Ali Mansyur di Semarang, Senin.
Ia mengatakan bahwa jika pada proses verifikasi tersebut ditemukan data-data yang mencurigakan terkait PNS fiktif, maka langkah awal yang harus dilakukan BKD Jateng adalah menyetop penggajiannya.
“Kalau penggajiannya disetop dan tidak ada yang protes, maka itu perlu ditindaklanjuti,” ujar politikus Partai Nasdem itu.
Pada dugaan PNS fiktif ini, Ali berharap BKD Jateng tidak berhenti pada penyelarasan data tapi menindaklanjutinya dengan langkah administratif dan menempuh jalur hukum.
“Jika merugikan keuangan negara dan ada unsur kesengajaan serta ada upaya manipulasi, maka bisa dikenai delik hukum,” katanya.
Menurut dia, dugaan PNS fiktif harus diselesaikan pada empat hingga lima bulan ke depan agar APBN Murni 2017 sudah tidak teranggarkan lagi dana untuk menggaji PNS fiktif.
Terkait dugaan PNS fiktif di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Komisi A DPRD Jateng berencana memanggil BKD Jateng dalam waktu dekat. (jn16-ant)
