JAKARTA, Jowonews.com – Langkah koalisi tujuh partai politik dalam pilkada DKI Jakarta dapat terhenti bila tidak berhasil menyepakati sosok bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan didukung dalam pemilihan gubernur Februari 2017.
Pengamat politik dari Universitas Nasional Muhammad Hailuki di Jakarta, Kamis mengatakan wacana koalisi tujuh partai untuk mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur bisa tidak terjadi jika diantara partai yang tersebut tidak sepakat dalam penempatan posisi sosok yang dicalonkan.
“Berpotensi tidak terealisasi jika Gerindra bersikeras mengincar posisi cagub karena PDIP memiliki ‘bargaining’ kuat jumlah kursi di DPRD,” kata Luki.
Ia menilai jika calon dari Gerindra, Sandiaga Uno mau diposisi sebagai calon wakil gubernur, maka konsensus dengan PDIP bisa terbuka lebar seraya meyakinkan partai lainnya bahwa komposisi yang ada merupakan yang terbaik.
Luki meramalkan bila tujuh parpol berhasil menyepakati dan mengajukan calon mereka dalam pilkada DKI Jakarta, maka akan mendorong relawan yang mendukung petahana, Basuki Tjahaja Purnama untuk kembali mengkonsolidasikan diri.
“Ini akan digaungkan kembali untuk membangkitkan partisipasi (dukungan-red) publik,” katanya.
Namun Luki memberikan catatan, jika koalisi tujuh partai kemudian menjadi sebuah ikatan yang kuat dan melembaga, maka istilah koalisi kekeluargaan akan lemah dari sisi pencitraan politik.
“Jika koalisi tujuh partai menggantinya dengan nama koalisi gotong-royong maka celah untuk dapatkan serangan kampanye negatif akan tertutup. Kata gotong-royong identik dengan Soekarno sebagai pencetus Pancasila,” paparnya. Jn16-ant
