SEMARANG, Jowonews.com – Komite Pnyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng mempersoalkan besaran anggaran honorarium PNS dan non PNS di Pemprov Jateng. Pasalnya, anggaran honorarium yang mencapai Rp 376 miliar pada tahun 2016 ini dinilai sangat janggal dan tidak wajar.
Hal itu diungkapkan Koordinator Divisi Monitoring Aparat Penegak Hukum KP2KKN Jateng, Eko Haryanto. “Saya melihat ada keanehan dengan anggaran honorarium PNS dan non PNS yang dialokasikan pada APBD Jateng tahun anggaran (TA) 2016. Jumlahnya mencapai Rp 376 miliar lebih,”ungkapnya, Kamis (31/3).
Menurut Eko Haryanto, berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jateng No.64/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penjabaran APBD Jateng TA 2016, anggaran itu masuk komponen belanja langsung yang totalnya mencapai Rp 6,386 T.
Dimana untuk belanja pegawai honorarium PNS mencapai Rp 57,908 M. Rinciannya untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp 22,912 M. Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Rp 5,849 M. Honorarium pengelolaan keuangan SKPD Rp 19,411 M. Uang piket Rp 2,145 M, honorarium visite dokter Rp 156 Jt, dan bantuan transportasi petugas jembatan timbang Rp 7,430 M.
“Untuk honorarium non PNS ternyata lebih mencengangkan. Yaitu mencapai Rp218,201 M. Jumlah ini ternyata lebih besar dari anggaran honorarium untuk PNS.”paparnya.
Rinciannya antaralain untuk honorarium pegawai honorer Rp 61,410 M, honorarium pegawai harian lepas Rp 223 Jt, honorarium pelaksana kegiatan Rp 15,311 M. Upah tenaga kerja Rp 33,639 M, upah piket Rp 957 Jt. Honorarium visite dokter Rp 249 Jt, honorarium tenaga keamanan/pengemudi/tenaga teknis Rp 21,425 M.
Uang harian peserta kegiatan Rp 82,235 M, uang transport Rp 194 Jt, bantuan transport petugas jembatan timbang Rp 1,857 M, upah pekerja seni Rp 626 Jt, honorarium layar ABK Rp 54 Jt. Dan Belanja pegawai BLUD Rp 99,996 M.
Ditegaskan Eko Haryanto, gubernur sangat tidak konsisten sekali. Sebab, saat mengalokasikan anggaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang disorot luas masyarakat, ia berjanji akan menghilangkan honorarium. “Tapi nyatanya sampai sekarang masih ada dan jumlahnya sangat mencengangkan,”ujarnya.
Eko yang selama ini dikenal kritis terhadap pemprov ini menduga ada kepentingan politik dibalik semua itu. “Dugaan saya, ini ada kepentingan politik menjelang pilkada,”tukasnya.(jn01/jn03)
