Jowonews

Logo Jowonews Brown

KPK Terus Dalami Aset-aset Bupati Kutai Kartanegara

JAKARTA, Jowonews.com – Komisi Pemberantasan (KPK) memanggil sembilan saksi dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas nama tersangka Bupati nonaktif Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari.

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap sembilan saksi untuk tersangka Rita Widyasari terkait kasus TPPU,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Sembilan saksi itu adalah pengurus PT Galih Medan Persada Suryana, pengurus PT Surya Mega Jaya Sarwani, pengurus PT Wirdha Mandiri Wahab, pengurus PT Raka Utama Tjance, pengurus PT Bintang Arraffa Karya, pengurus PT Sinar Intan Papua Permai Mujiono, pengurus PT Asta Rekayasa Unggul Hartowo, pengurs PT Tambuna Siswanto, dan Roni Fauzan dari unsur swasta.

Sebelumnya pada Rabu (24/8), KPK juga memanggil sembilan saksi dari unsur pelaksana atau kontraktor proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara juga dalam penyidikan TPPU Rita Widyasari.

Namun, hanya empat saksi yang memenuhi panggilan KPK, yakni pengurus PT Aset Prima Tama Agus, pengurus PT Budi Indah Mulia Mandiri Budi, pengurus PT Wijaya Karya cabang Samarinda Bambang, dan pengurus PT Budi Bakti Prima Budi.

KPK sedang mendalami informasi dugaan pemberian uang dari sejumlah kontraktor kepada Rita Widyasari terkait penyidikan TPPU yang dilakukannya.

KPK juga masih mendalami penerimaan dan kepemilikan aset tersangka Rita Widyasari sesuai pasal yang disangkakan yaitu 12B Undang-Undang Tipikor dan TPPU.

KPK telah menetapkan Rita Widyasari yang merupakan Bupati Kutai Kartanegara 2010-2015 dan 2016-2021 serta komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin sebagai tersangka TPPU.

Rita Widyasari bersama-sama Khairudin diduga telah menerima dari sejumlah pihak baik dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD selama masa jabatannya sebagai Bupati periode 2010-2015 dan 2016-2021.

Diduga Rita Widyasari dan Khairudin menguasai hasil tindak pidana korupsi dengan nilai sekitar Rp436 miliar.

Terhadap Rita Widyasari dan Khairudin disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan Rita Widyasari, Khairudin, dan Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun sebagai tersangka dugaan suap dan penerimaan gratifikasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Diduga sebagai pihak penerima dalam kasus suap, yaitu Rita Widyasari sementara diduga sebagai pemberi, Hery Susanto Gun. Sedangkan diduga sebagai penerima gratifikasi yakni Rita Widyasari dan Khairudin.

Hery Susanto Gun diduga memberikan uang sejumlah Rp 6 miliar kepada kepada Rita Widyasari terkait pemberikan izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman kepada PT Sawit Golden Prima.

Suap diduga diterima sekitar Juli dan Agustus 2010 dan diindikasikan ditujukan untuk memuluskan proses perizinan lokasi terhadap PT Sawit Golden Prima.

Selain itu, Rita Widyasari dan Khairudin diduga bersama-sama menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, yaitu berupa uang sebesar 775 ribu dolar AS atau setara Rp 6,975 miliar berkaitan dengan sejumlah proyek di Kutai Kartanegara selama masa jabatan tersangka.

Sebagai penerima, Rita Widyasari disangkakan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pihak pemberi Hery Susanto Gun disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara sebagai pihak penerima gratifikasi Rita Widyasari dan Khairudin disangkakan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.(jwn4/ant)

Simak Informasi lainnya dengan mengikuti Channel Jowonews di Google News

Bagikan berita ini jika menurutmu bermanfaat!

Baca juga berita lainnya...