SEMARANG, Jowonews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng diduga melaku banyak mark up terhadap berbagai kegiatan komisionernya. Mark up itu mulai honor-biaya perjalanan dinas.
Fakta itu diungkapkan Ketua BPK RI Perwakilan Jateng Dr Cris Kuntadi di Kantor BPK Jateng, Jl.Perintis Kemerdekaan, Semarang, Senin (22/12).
“Dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas KPUD Provinsi Jawa Tengah,yang perlu diperhatikan antara lain kelebihan biaya perjalanan dinas di atas standar biaya umum,”ungkapnya.
Hal itu disampaikan Cris Kuntadi saat acara penyerahan 24 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
LHP tersebut diserahkan Cris Kuntadi kepada para Ketua DPRD dan Kepala Daerah. Turut hadir dalam acara tersebut adalah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Wakil Ketua DPRD Jateng M. Agus Priadi.
Lebih lanjut disampaikan Cris Kuntadi, pembayaran honorarium juga tidak sesuai standar/tarif. Bahkan ada pembayaran honorarium tidak layak dibayarkan, tapi dibayarkan.
“Pajak juga belum dipungut/terlambat/belum disetor ke kas negara,”pungkasnya.
Ketua KPU Jateng Joko Purnomo belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui ponselnya, langsung dimatikan. Saat di SMS juga tidak dibalas.(JN01)
