TEMANGGUNG, Jowonews.com – Anggota Komisi III DPR RI Tjatur Sapto Edy mengatakan perlu ada perbaikan sistem di negeri ini agar orang tidak ada kesempatan untuk melakukan korupsi.
“Lebih baik dibuat sistem supaya orang tidak bisa korupsi. Jadi keberhasilan itu bukan banyaknya menangkap orang, tetapi keberhasilan itu karena secara sistem tidak bisa korupsi,” katanya di Temanggung, Jumat.
Ia mengatakan dengan sistem yang baik, begitu ketahuan korupsi orang yang bersangkutan langsung ditangkap.
Ia mengatakan di Singapura sulit untuk korupsi di internal mereka, karena sistemnya dibuat orang tidak bisa korupsi. Mereka yang melanggar lalu lintas ditilang polisi, begitu pengendara mau menyogok polisi ditilang lagi karena mau menyogok.
Ia menuturkan kalau pengemudi tersebut kemudian marah-marah bisa ditilang untuk ketiga kalinya karena marah-marah.
“Kita belum membuat sistemnya tersebut. Mungkin orang tidak ada niat korupsi, tetapi karena ada kesempatan maka kemudian melakukan. Oleh karena itu harus dibuat sistem yang membuat sulit untuk korupsi.
Menanggapi usulan pembatasan umur KPK 12 tahun, dia mengatakan hal itu baru berupa draf yang masuk di baleg diusulkan oleh puluhan orang dari enam fraksi, setelah itu nanti dibahas di baleg.
Ia menuturkan karena itu baru draf pasti ada draf tandingan dari fraksi yang tidak mengusulkan, kalau tidak putus di situ berarti masuk ke paripurna, di sini bisa didrop semuanya atau bisa lanjut.
“Kalau lanjut biasanya ada pilihan-pilihan itu. Jika di paripurna diputuskan lanjut, nanti lihat pemerintah mau tidak membahas. Kalau pemerintah mau, bisa lanjut kalau tidak ya didrop. Jadi ini masih panjang, belum bisa disimpulkan apa-apa,” katanya.
Menurut dia salah satu tugas utama KPK harus memberdayakan jaksa dan polisi, karena KPK tidak mungkin memberantas korupsi sendiri. KPK itu cuma 700 orang, sedangkan korupsi itu potensinya dari Sabang sampai Meraoke.
Ia mengatakan KPK harus ada fungsi koordinasi dan supervisi yang saat ini tidak ada deputinya. Susunan deputi yang ada, yakni deputi pencegahan, penindakan, dan deputi urusan internal. (Jn16/ant)
