SEMARANG, Jowonews.com – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jateng akhir tahun anggaran 2014 dinilai tidak ada kemajuan dan perbaikan. Target pembangunan 2015 tidak dicantumkan, bahkan di beberapa sektor 80 persen identifikasi masalah dan solusi masih sama dengan LKPJ 2013.
Anggota Pansus LKPJ Gubernur Jateng akhir tahun anggaran 2014, Hadi Santoso mengatakan, di sektor ketenagakerjaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana permasalahan dan solusi yang tercantum 80 persen sama dengan LKPJ 2013. Ini menunjukkan SKPD yang menangani bidang-bidang tersebut tidak bekerja.
“Kalau persoalan dan solusi dalam dokumen LKPJ 2014 80 persen hampir sama dengan LKPJ 2013, berarti selama setahun mereka tidak ngapa-ngapain,” tandasnya dalam rapat pansus LKPJ di Gedung Berlian, Senin (6/4/2015).
LKPJ juga tidak mencantumkan pencapaian perkembangan Millennium Development Goals (MDGs) 2014. Diantaranya kebutuhan air baku baik di perdesaan maupun perkotaan.
“Anggaran rumah tidak layak huni tidak bertambah. Begitu juga indeks pembangunan manusia yang dari tahun ke tahun rankingnya turun secara nasional dari 14, jadi 15, kemudian 16. Apa karena anggaran difokuskan ke infrastruktur?,” tuturnya.
Pansus meminta dalam rapat, eksekutif datang dengan formasi komplit, ada perwakilan dari masing-masing SKPD. Sebab rapat kemarin hanya dihadiri perwakilan dari Biro Pembangunan Daerah (Bangda) Pemprov Jateng.
Anggota pansus, Nunik Sri Yuningsih mempertanyakan target pencapaian pembangunan di 2015 yang tidak dicantumkan dalam LKPJ 2014. Pemprov justru hanya mencantumkan target 2014.
“Solusi itu untuk mencapai target 2015 bukan 2014. Bagaimana Jateng bisa maju, kalau pemprov kerjanya tidak jelas begini. tandas politisi PDIP itu.
Laporan Badan Ketahanan Pangan dalam LKPJ 2014, hanya menyebutkan kinerjanya sendiri seperti jumlah pemberian bantuan kambing dan ayam. Seharusnya Badan Ketahanan Pangan memberikan arahan kepada Dinas Pertanian, dan Dinas Peternakan.
“Jadi LKPJ itu harus ada benang merah. Masak LKPJ Badan Ketahanan Pangan hanya laporan-laporan saja. Identifikasi permasalahan tidak jelas. Seharusnya dijelaskan apa indikator ketercukupan ketahanan pangan masyarakat Jateng? berapa protein yang seharusnya diperoleh tiap masyarakat? Mindset SKPD harus diubah,” urainya.
Pemprov Jateng seharusnya memahami hasil pembangunan yang menggunakan anggaran Rp 17 triliun. Karena melalui LKPJ, DPRD dan masyarakat bis amembaca kualitas hasil pembangunan. “Boleh punya rencana anggaran, tapi tujuannya apa? Ini tidak ada. Supaya pekerjaan yang dilakukan antar SKPD tidak sama,” paparnya.
Kabid Pelaporan Biro Pembangunan Daerah (Bangda) Pemprov Jateng, Wasi mengatakan, pihaknya akan membuat 5-6 kelompok rumpun diantaranya pertanian, kesejahteraan rakyat, infrastruktur, dan kesehatan. (JN01)
