Semarang, Jowonews.com – Perubahan atas APBD yang dilakukan secara sepihak oleh gubernur Jateng Ganjar Pranowo dinilai merupakan momentum tepat untuk memberi pelajaran. DPRD Jateng harus bertindak tegas kepada Ganjar Pranowo yang merasa paling pintar.
“Kalau gubernur merubah APBD yang sudah diputuskan di DPRD, itu namanya nakal dan curang. DPRD Jateng harus bersikap tegas kepada gubernur,”tegas Ketua Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Tujuh Belas Agustud (Untag) Semarang, Mahfud Ali, Kamis (18/12).
Menurut Mahfud, DPRD Jateng harus segera meminta penjelasan secara resmi kepada gubernur. Apapun alasannya. Apa yang dilakukan gubernur merubah APBD secara diam-diam adalah melanggar aturan.
Sehingga dengan minta penjelasan resmi, akan diketahui pasti, kenapa ada perubahan APBD 2015 dari yang disepakati.
Karena dia melihat, Ganjar ini suka meremehkan dan menganggap mudah orang lain, termasuk anggota DPRD, Padahal, dewan merupakan mitra kerjanya yang harus dihormati.
“Apakah dewan akan tersinggung atau membiarkan saja. Karena dulu slogan Ganjar kan mboten korupsi, mboten ngapusi. Tapi nyatanya dengan curang merubah APBD secara sepihak,”katanya.
Kalau hasil permintaan penjelasan pada gubernur memang ada perubahan APBD 2015 secara sepihak, maka, dewan harus minta kepada mendagri untuk membatalkan APBD 2015, yang sudah dievaluasi Kemendagri. Alasannya adalah ada perubahan tanpa persetujuan dewan.
Pegiat anti korupsi yang juga mantan wakil walikota Semarang ini kemudian menyoroti sikap ketidak jujuran eksekutif dibawah pimpinan Ganjar Pranowo. Langkah merubah APBD tanpa sepengetahuan dewan karena Ganjar merasa sebagai orang yang paling pinter dan paling tahu.
Sehingga ketia memutuskan anggaran pun seenaknya sendiri. “Tapi setelah dikritisi banyak pihak, dia ketatalan sendiri. Dia baru sadar banyak yang belum tertampung dalam APBD. Akibatnya sekarang ngawur melakukan perubahan APBD yang sudah disepakati dengan dewan,”tegasnya.
Ganjar tentu paham, apa yang dilakukannya itu adalah pembohongan pada DPRD Jateng secara kelembagaan. “Harusnya dia ingat slogannya yang mboten korupsi, mboten ngapusi,”tukasnya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sampai berita ini ditulis belum bisa dikonfirmasi. Saat dikonfirmasi nelalui SMS di ponselnya tidak dijawab.
Sebagaimana diberitakan kemarin, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) tidak mau menanggapi rencana DPRD Jateng melakukan konsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, pemprov sekarang memilih menunggu hasil evaluasi kemendagri terlebih dahulu.
“Kita menunggu hasil evaluasi Kemendagri,”tegas Sekda Jateng Sri Puryono kepada Jateng Pos, Rabu (17/12).
Pernyataan itu disampaikan Sekda saat dikonfirmasi terkait rencana DPRD Jateng melakukan konsultasi ke BPK. Sebab, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo diduga telah merubah APBD 2015 yang sudah disetujui dewan secara sepihak.
Salah satunya adalah alokasi bankeu kepada kabupaten Demak. Hasil pembahasan banggar DPRD Jateng dapat Rp 109 M, tapi tiba-tiba dirubah gubernur menjadi Rp 45,7 M.
Meski tidak mau menanggapi langkah DPRD yang akan konsultasi ke BPK, perseteruan DPRD dengan Gubernur Ganjar Pranowo dipastikan akan semakin panas.
Karena Sekda,memastikan adanya perbedaan angka APBD 2015 antara yang dibahas dan diputuskan di DPRD Jateng, dengan apa yang dikonsultasikan ke kemendagri oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Perubahan itu di anggaran pendapatan dan bantuan keuangan (Bankeu) untuk kabupaten/kota dan desa.
“Perubahan di pendapatan dan dana bantuan desa,”ungkap Sekda, Rabu (17/12).
Namun anehnya, menurut pengakuannya, perubahan itu sudah dibahas di badan anggaran (Banggar) DPRD Jateng. Sehingga sekarang tinggal menunggu evaluasi kemendagri.
Sekda juga mengakui perubahan tidak hanya di bankeu desa. Tapi juga di bankeu untuk kabupaten/kota. Namun demikian, dia menyatakan perubahan itu untuk membantu bankeu desa.
“Ada untuk mbantu bankeu desa,”tegasnya.
Sementara itu anggota FPAN DPRD Jateng Drs.Jayus, MM saat dimintai komentarnya tidak mau secara tegas menyatakan boleh apa tidak perubahan alokasi anggaran setelah diputuskan di DPRD. Dia beralasan belum melihat hasil evaluasi kemendagri.
Jayus malah menjelaskan kronologis mekanisme pembahasan anggaran. “Dari kronologis itu, Anda kan bisa menilai. Boleh apa tidak,”elaknya.
Jayus menyampaikan untuk mengetahui pasti, semuanya menunggu hasil evaluasi kemendagri. Dimana nanti akan dibahas lagi di banggar, sebelum ditetapkan jadi perda APBD 2015. “Dewan memang perlu segera klarifikasi. Tapi itu setelah ada hasil evaluasi kemendagri dan dilakukan di banggar,”tukasnya.(JN01)
