Jowonews

Logo Jowonews Brown

Mahyudin Tawarkan Pola Konsolidasi Baru Bagi Golkar

JAKARTA, Jowonews.com – Calon Ketua Umum Partai Golkar Mahyudin menawarkan pola konsolidasi baru bagi partai politik itu dalam menghadapi berbagai agenda politik, terutama Pemilihan Umum tahun 2019.

Dalam sosialisasi sebagai calon ketua umum kepada kader Partai Golkar di Sumatera Utara, di Medan, Selasa (1/3) malam, Mahyudin mengatakan, konsolidasi merupakan suatu yang mutlak perlu dilakukan untuk meningkatkan soliditas.

Namun dengan kondisi terkini, terutama dengan adanya konflik internal yang telah berlangsung setahun lebih, konsolidasi itu tidak dapat dilakukan dengan cara biasa, termasuk pergantian pengurus di daerah.

“Konsolidasi harus berjalan, tetapi kita sudah kalah start selama dua tahun,” kata politisi yang kini menjadi Wakil Ketua MPR RI tersebut.

Karena itu, ia mengusulkan agar kepengurusan di daerah diperpanjang hingga selesainya penyelenggaraan Pemilu 2019.

Proses perpanjangan tersebut dapat diberlakukan dengan menggelar rapat pleno yang dilanjutkan dengan keputusan untuk memperpanjang kepengurusan.

Kalau diselenggarakan musda di daerah, dikhawatirkan akan menghabiskan energi, apalagi dengan adanya potensi perpecahan dan dinamika pascapemilihan.

Kondisi itu akan sulit menguatkan kembali soliditas di kalangan kader Partai Golkar, sedangkan waktu untuk mempersiapkan diri dalam menyambut Pemilu 2019 hanya tersisa tiga tahun.

“Jadi, kita buat pleno saja untuk memperpanjang kepengurusan,” katanya disambut tepukan meriah dari pimpinan Partai Golkar kabupaten/kota yang hadir dalam sosialisasi tersebut.

Kemudian, dalam penjaringan calon kepala daerah, Mahyudin menawarkan pola kewenangan dalam memutuskannya disesuaikan dengan tingkatan.

Untuk pemilihan bupati dan wali kota, peranannya lebih besar untuk pengurus di kabupaten dan kota, termasuk pemilihan gubernur yang kewenangannya diserahkan pada pengurus tingkat provinsi.

Kewenangan yang disesuaikan dengan tingkatan daerah itu disebabkan dianggap lebih mengetahui tentang kualitas dan elektabilitas calon yang akan didukung.

BACA JUGA  Ketum DPP Partai Golkar Targetkan 110 Kursi DPR Pemilu 2019

Dari pengalaman selama ini, keputusan DPP dalam memberikan dukungan dan rekomendasi sering tidak tepat sehingga kurang mendapatkan dukungan di daerah.

Kondisi itu diperparah dengan adanya oknum pengurus DPP yang memanfaatkan proses pemberian rekomendasi dan dukungan tersebut untuk keuntungan pribadi. “Ada oknum DPP yang menarik kutipan dari calon yang akan direkomendasikan,” katanya. (jn03/ant)

Simak Informasi lainnya dengan mengikuti Channel Jowonews di Google News

Bagikan berita ini jika menurutmu bermanfaat!

Baca juga berita lainnya...