Semarang, Jowonews.com – Alfasadun, mantan anggota Komisi C DPRD Jateng yang membidangi masalah pendapatan mengatakan sangat mendukung sikap Gubernur Ganjar Pranowo yang mengungkapkan adanya pihak-pihak yang sengaja mengerem laju kenaikan PAD di Jateng. Bahkan Alfasadun menjamin hal itu bukan kebijakan DPRD Jateng. Tetapi karena permainan oknum-oknum Dewan yang tujuannya untuk kepentingan pribadi.
“Itu bukan kebijakan DPRD. Tapi permainan oknum-oknum anggota
dewan,”ungkapnya, Senin (17/11).
Menurut Alfasadun, sikap terbuka yang ditunjukan Gubernur Ganjar Pranowo soal PAD sangat bagus. Itu bisa memicu keterbukaan di semua lini baik di DPRD Jateng maupun di Pemprov Jateng.
Alfasadun mengaku sangat heran selama menjadi anggota Komisi C DPRD Jateng periode 2009-2014. Pihak dinas pendapatan dan pengelolaan aset daerah (DPPAD) tidak pernah mengajukan target PAD yang realistis. DPPAD cenderung mengiukuti kemauan komisi C dalam menetapkan target kenaikan PAD.
“DPPAD sepertinya tidak memiliki sikap dalam menentukan target kenaikan PAD. Jika Komisi C minta naik 10 persen ya dituruti, minta naik 15 persen ya disanggupi. Selalu targetnya juga terpenuhi. Ini karena tidak ada transparansi dari DPPAD soal sumber PAD, khususnya dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB),” tutur Alfasadun.
Alfasadun berharap Gubernur juga berani membuka data jumlah kendaraan bermotor yang ada di Jateng yang selama ini menjadi penopang utama perolehan PAD di Jateng.
Kecilnya PAD sebelum Pemprov dipimpin oleh Ganjar Pranowo, menurut Alfasadun, karena DPPAD tidak transparan dalam memberikan dana jumlah kendaraan bermotor di Jateng. Untuk itu Gubernur diminta agar mengumumkan jumlah kendaraan bermotor di Jateng agar masyarakat juga tahu potensi PKB dan BBNKB di Jateng.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, gubernur menilai bahwa target PAD Jateng selama ini tidak masuk akal. Bahkan dia melihat ada rem yang sengaja diinjak untuk menahan PAD Jateng.
“Sejak awal saya memang tidak tahu ekonomi. Tapi kalau PAD segitu (kecil-red),itu tidak masuk akal,”ungkap Ganjar kepada Jateng Pos, Sabtu (15/11) kemarin.
penilaian target PAD Jateng tidak masuk akal itu bukan tanpa dasar. “Kalau pendapatan segitu (kecil-rd), dengan aset yang ada itu ya tidak masuk akal,”tandasnya.
Dengan kenyataan target PAD yang kecil tersebut, Ganjar mengungkapkan kalau selama ini ada rem yang diinjak terkait PAD.
“Saya melihat ada satu rem yang diinjak. Sekarang kita dorong,”bebernya tanpa menyebutkan siapa yang menginjak rem tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat dikonfirmasi terkait target PAD Jateng pada RAPBD 2015 yang mencapai
Rp 11,141 T. Target itu bila dibandingkan target PAD 2014 sebesar Rp 9.097 T, maka untuk APBD induk 2015 saja, mengalami kenaikan kurang lebih Rp 2,044 T.
Kenaikan itu merupakan prestasi luar biasa dan terbesar dalam 5 tahun terakhir. Dimana rata-rata PAD diproyeksi terlalu rendah dibawah proyeksi riil dari tahun sebelumnya. Sehingga patut diduga selama ini telah terjadi mark down PAD.
Sekarang dirinya mendorong, supaya PAD bisa dimaksimalkan. Potensi yang ada harus dikembangkan. Sehingga kita berani menarget PAD Rp 11,141 T pada anggaran induk 2015.
“Pokoknya harus sama pencacatan dan pendapatannya, tidak boleh beda,”tegasnya.
Peningkatan target PAD tidak terlepas dari peran BPKP. Beberapa waktu lalu dirinya diingatkan Kepala BPKP Pusat Mardiasmo. Dimana PAD Jateng 2015 dinilai tidak wajar karena ditarget terlalu rendah.
Padahal seharusnya masih bisa ditingkatkan lagi secara maksimal. Jika tidak, ada potensi pendapatan yang hilang.(JN01)
