Semarang, Jowonews.com –Mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jateng, Ir Sriyanto Saputro mengaku pernah diberi amplop oleh Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo. Pemberian amplop bersama beberapa wartawan yang lain itu disampaikan menjelang pencalonan sebagai gubernur beberapa waktu lalu.
“Saya pernah diberi amplop pak Ganjar Pranowo. Saya orang pertama yang ngajak Ganjar ke Jateng saat akan maju cagub. Saat ketemu saya diberi amplop,”ungkapnya dalam Focus Group Discusion (FGD) di press room pemprov Jateng, Rabu (15/10).
Dalam FGD dengan tajuk “Membangun Komunikasi Efektif Eksekutif, Legislatif dan Pers” itu, juga dihadiri Sekretaris KP2KKN Jateng Eko Haryanto, Ketua AJI Semarang Rofiuddin, dan beberapa anggota DPRD Jateng serta pimpinan redaksi media cetak di Semarang.
Menurut Sriyanto, sebagai seorang gubernur yang notabene kepala daerah, Ganjar tak sepatutnya ngurusi wartawan,, baik dari kinerja maupun upah. Apalagi sampai persoalan amplop segala. Sejak awal menjabat sebagai gubernur, Ganjar sudah bergaya mengkritisi wartawan dengan menyoal amplop untuk wartawan.
Bahkan, politisi PDIP ini mengeluarkan kebijakan menghapus bantuan APBD kepada beberapa organisasi wartawan. Namun, semua itu ternyata hanya bualan belaka. Belakangan, Ganjar malah diketahui mau mengajak wartawan ke Jerman dengan menggunakan dana APBD. “Sudahlah pak Ganjar ngurusi rakyat saja. Pekerjaannya kan masih banyak. Jangan senang berpolemik atau menebar konflik dengan wartawan”, ujar Sriyanto.
Ungkapan mengejutkan juga disampaikan Budiono Isman, wartawan Kedaulatan Rakyat. Menurut Budiono, Ganjar Pranowo ternyat tidak hanya sering memberi amplop pada wartawan. Bahkan fasilitas lain seperti rumah dan mobil juga diberikannya pada wartawan.
“Gubernur Ganjar tidak hanya memberi amplop pada wartawan ring satunya. Tapi juga memberi fasilitas rumah dinas dan mobil pada wartawan ring satu,”ungkap Budiono.
Ketua AJI Semarang Rofiuddun dengan tegas menyatakan pemberian fasilitas mobil dinas dan rumah dinas adalah bentuk lain dari amplop. “Itu adalah bentuk lain dari amplop. Itu tidak boleh,”tegasnya.
Pernyataan keras juga dilontarkan oleh Koordinator Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Eko Haryanto. Menurutnya, membawa wartawan plesiran ke Jerman dengan dana APBD bisa dikategorikan gratifikasi atau suap, karena itu akan membuat moral wartawan yang bersangkutan sungkan untuk memberitakan sesuatu yang miring dari sosok Ganjar.
“Itu bisa masuk ranah gratifikasi atau suap lho. Jangan main-main”, ungkap Eko.
Sementara itu, Sunu Andhy Purwanto yang merupakan Jurnalis MNC Grup malah menyebut Ganjar sebagai “Peniru yang Menipu. Pasalnya, program Kartu Petani dan Kartu Nelayan yang diteriakkan saat Kampanye Pilgub lalu oleh Ganjar, hingga sekarang tak jelas. Bahkan, data yang digunakan Ganjar diduga tak valid sehingga malah tidak mungkin akan bisa dijalankan.
“Untuk program Kartu Nelayan saja, sampai detik ini tidak juga terlihat adanya pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) baru. Padahal itu, salah satu syarat utama infrastruktur yang harus dipenuhi”, ungkap Sunu.
Sunu menambahkan agar Ganjar sebagai Gubernur Jateng lebih baik menyatakan permohonan maaf kepada rakyat karena program kartu petani dan nelayan belum bisa dijalankan. (JN01)
