SEMARANG, Jowonews.com – Kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan keuangan daerah, kata Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi.
“Kami memang mendengar Presiden sudah menyetujui rencana kenaikan gaji anggota DPRD. Dari kami (DPRD Kota Semarang, red.) juga tidak pernah meminta (gaji naik, red.),” katanya pria yang akrab disapa Mas Pri ini.
Kalau memang kebijakan dari pemerintah pusat mengatur seperti itu, kata dia, pemerintah daerah harus melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan kemampuan anggaran dan keuangan daerah setempat.
Hal itu, kata politikus PDI Perjuangan tersebut, jangan sampai naiknya gaji anggota DPRD justru membuat program-program pembangunan di daerah yang sudah direncanakan menjadi tersendat karena kondisi keuangan daerah.
Ia menyebutkan pendapatan anggota DPRD Kota Semarang setiap bulan berkisar antara Rp22 juta-Rp25 juta, antara lain gaji pokok, tunjangan rumah dan tunjangan komunikasi, berikut potongan.
“Tunjangan perumahan berkisar Rp17 juta-Rp18 juta/bulan. Kalau saya sendiri sebagai ketua dewan (DPRD, red.) malah tidak dapat tunjangan perumahan karena sudah diberikan fasilitas rumah dinas,” katanya.
Bahkan, kata dia, “take home pay” (THP) yang diterimanya setiap bulan hanya berkisar Rp6 juta, sebab tidak ada tunjangan perumahan, sudah termasuk potongan untuk fraksi yang besarannya bervariasi.
Selain gaji, setiap anggota DPRD juga akan mendapatkan dana untuk kegiatan reses atau serap aspirasi masyarakat yang berlangsung tiga kali dalam setahun dengan besaran Rp22 juta/reses.
Pengusulan kenaikan gaji dan tunjangan DPRD mengemuka saat acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) di Jakarta, Selasa (30/8).
Presiden RI Joko Widodo yang hadir dalam kesempatan itu, menyetujui usulan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD yang sudah sekitar 13 tahun belum bisa direalisasikan.
Namun, Presiden mengatakan kenaikan gaji dan tunjangan tersebut tidak dilakukan dalam waktu dekat karena pemerintah tengah berhemat, tetapi tidak akan sampai menginjak tahun depan.
“Pada prinsip, gaji dan tunjangan anggota DPRD tidak ada masalah jika perekonomian dan keuangan negara membaik dan tidak mengalami krisis seperti saat ini,” katanya.
