JAKARTA, Jowonews.com – Drama penyanderaan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi awak kapal pengangkut batubara oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina masih terus berlanjut.
Sejumlah upaya pengiriman bantuan militer ke Filipina pun masih belum disetujui otoritas lokal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus menunggu persetujuan pemerintah Filipina sehingga masih menyimpan upaya operasi militer sebagai pilihan terakhir.
Presiden Joko Widodo sejak awal menekankan agar dalam upaya pembebasan para sendera lebih mengutamakan komunikasi dengan pihak otoritas Filipina, karena terkait dengan keselamatan para sandera.
Meski kini seolah-olah campur tangan pemerintah Indonesia menjadi “terkunci” dengan adanya penolakan bantuan militer TNI, namun pemerintah Indonesia tentu tidak dapat begitu saja mengabaikan prinsip kedaulatan negara yang dianut secara umum.
Kementerian Luar Negeri sebagai garda terdepan diplomasi antarnegara mengamban tugas yang tidak ringan untuk terus berdialog dengan pihak otoritas Filipina agar perkembangan situasi dapat terpantau terus.
Batas akhir permintaan kelompok Abu Sayyaf yang menginginkan uang tebusan sebesar sebesar 50 juta peso atau sekitar Rp14,2 miliar untuk menebus 10 WNI tersebut yang disandera, sudah terlewati pada 8 April 2016. Pemerintah tidak menanggapi permintaan tebusan tersebut dan hingga kini pun belum ada reaksi apapun dari kelompok Abu Sayyaf.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan empat poin yang menjadi perhatian pemerintah dalam menangani kasus penyanderaan ini. Keempat poin itu adalah mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Filipina, menekankan pentingnya keselamatan 10 WNI, menyampaikan apresiasi kerja sama yang sejauh ini diberikan otoritas Filipina, dan melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait lainnya.
“Dalam pertemuan dengan presiden maupun menteri luar negeri dan panglima Angkatan Bersenjata Filipina, tampak jelas komitmen pemerintah Filipina untuk melakukan yang terbaik dalam upaya pelepasan sandera WNI,” kata dia.
Menlu Retno menekankan bahwa proses koordinasi dan komunikasi semacam itu akan terus dilakukan, baik secara internal maupun dengan pemerintah Filipina, dalam upaya pembebasan 10 sandera WNI.
Sementara itu, kapal tongkang Anand 12 yang dibajak oleh kelompok militan Abu Sayyaf telah ditemukan di perairan Lahad Datu, Sabah, Malaysia, pada Senin (4/4).
Kapal tongkang Anand 12 merupakan salah satu kapal dari dua kapal yang dibajak kelompok Abu Sayyaf, kapal lainnya, yakni kapal tunda Brahma 12 telah dilepaskan di perairan Filipina akhir Maret lalu, dan kini berada ditangan otoritas negara tersebut.
Kapal tongkang Anand 12 ditemukan dalam kondisi utuh dan sudah ditarik ke Pelabuhan Lahad Datu untuk pemeriksaan forensik yang membutuhkan waktu sekitar tujuh hingga 10 hari.
Peristiwa penyanderaan 10 WNI tersebut bermula ketika kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang membawa 7.000 ton batu bara dan 10 orang awak kapal berkewarganegaraan Indonesia, dilaporkan dibajak dalam perjalanan dari Sungai Puting (Kalsel) menuju Batangas (Fililina Selatan). Tidak diketahui persis kapan kapal dibajak.
Pemilik kapal baru mengetahui terjadi pembajakan pada tanggal 26 Maret 2016, pada saat menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari kelompok Abu Sayyaf.
Dalam komunikasi melalui telepon kepada perusahaan pemilik kapal, pembajak/penyandera menyampaikan tuntutan sejumlah uang tebusan.
TNI Siap Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengisyaratkan saat ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) belum bisa menurunkan kekuatannya ke Filipina akibat adanya hambatan dalam konstitusi negara tersebut.
“Kita memahami hal itu, yang paling mungkin kita lakukan sepertinya memberikan asistensi dari perwira pasukan khusus kita ke sana,” katanya.
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga menegaskan penanganan 10 anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang disandera kelompok Teroris Abu Sayyaf di Filipina agar sepenuhnya dipercayakan kepada pemerintah.
“Kami berharap kepada pihak keluarga untuk berdoa dan bersabar, percayakan pada pemerintah,” kata Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang juga pernah menjabat Kepala Staf TNI AD itu.
Menurut informasi yang diperoleh dari intelijen dari Filipina, seluruh korban sandera hingga kini dikatakan masih dalam keadaan sehat.
Terkait dengan upaya penyelamatan, bukan berarti Pemerintah Indonesia tidak berupaya melaksanakan operasi penyelamatan para sandera. Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa dalam persoalan ini sikap saling menghormati dan menghargai harus tetap dijunjung tinggi.
“Sama saja kalau ada pembajakan di negara kita, negara lain tidak boleh masuk tanpa seizin pemerintah kita. Kita juga sama, harus saling menghargai, karena itu teritorial dari negara mereka,” katanya.
Pihak TNI sendiri sejak awal sudah menyatakan kesiapannya melakukan operasi pembebasan sandera. Namun, menurut Panglima Komando Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjend TNI Edy Rahmayadi, Indonesia masih menunggu isyarat Filipina dalam pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayaf.
“Kita masih menunggu isyarat dari pemerintah Filipina, apakah mau dilibatkan atau tidak. TNI kan hanya pelaksana negara. Jika diperintahkan maka bersedia setiap saat melakukan apa saja sesuai dengan perintah negara,” kata mantan Panglima Kodam I Bukit Barisan itu, saat menggelar latihan gabungan (latgab) pasukan pemukul reaksi cepat (PPRC) di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, beberapa waktu lalu.
Keberadaan PPRC TNI yang melakukan latgab di Kota Tarakan itu memang dipersiapkan untuk membebaskan sandera pada segala kondisi alam.
“Track record” pasukan khusus TNI dalam pembebasan sandera memang sudah terbukti dan diakui dunia internasional.
Sejumlah operasi pembebasan sandera yang mendapat apresiasi dunia antara lain pembebasan sandera yang menjadi penumpang pesawat DC-9 Garuda Indonesia di Woyla, Thaland, pada 28 Maret 1981, yang dibajak lima orang teroris pimpinan Imran bin Muhammad Zein yang mengidentifikasi diri sebagai anggota kelompok “Komando Jihad”.
Drama pembajakan pesawat tersebut berlangsung empat hari di Bandara Don Mueang Bangkok dan berakhir pada tanggal 31 Maret setelah serbuan kilat Grup-1 Para-Komando yang dipimpin Letnan Kolonel Infanteri Sintong Panjaitan ke dalam pesawat.
Pilot pesawat Garuda, Kapten Herman Rante, dan Achmad Kirang, salah satu anggota satuan Para-Komando Kopassandha, meninggal dalam baku tembak yang berlangsung selama operasi kilat pembebasan pesawat tersebut.
Kemudian operasi pembebasan sandera ilmuwan Tim Ekspedisi Lorentz di belantara Papua (Mapenduma) oleh Organisasi Papua Merdeka. Pasukan TNI di bawah Danjen Kopassus Mayjen Prabowo Subianto berhasil membebaskan mereka yang telah disandera selama 130 hari.
Akhirnya pada 9 Mei 1996 dalam baku tembak, TNI berhasil membebaskan sandera. Namun, 2 dari 11 sandera.ditemukan tewas, Matheis Yosias Lasembu, seorang peneliti ornitologi dan Navy W. Th. Panekenan, seorang peneliti biologi.
Keberhasilan pasukan elite TNI lainnya yang mendapat apresiasi dunia adalah pembebasan 20 sandera awak kapal MV Sinar Kudus berbendera Indonesia yang dibajak perompak Somalia pada 16 Maret 2011. Pembajak menuntut pemilik kapal agar menyiapkan uang tebusan untuk membebaskan sandera. Dalam operasi itu, semua perompak tewas dan kapal MV Sinar Kudus dapat diselamatkan.
Sederetan prestasi pasukan Kopassus TNI tersebut telah mendapat pengakuan dunia sebagai salah satu pasukan elite dunia. Kali ini aksi pasukan khusus TNI itu kembali ditunggu dalam upaya membebaskan para sandera dari tawanan kelompok Abu Sayyaf.
Tentu saja semua pihak terutama keluarga korban penyanderaan berharap upaya pembebasan sandera yang dilakukan pemerintah Indonesia dapat berjalan sukses dan membawa pulang para sandera dalam keadaan selamat.(ant/jn01)
