SEMARANG, Jowonews.com – Mental priyayi birokrasi yang minta dilayani harus diubah oleh para pelayan publik dalam melaksanakan pekerjaanya. Menjadi pejabat pemerintah sudah menjadi kewajiban birokrasi untuk melayani/mengutamakan masyarakat bak ‘raja’.
Hal itu dikemukakan oleh Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Mirawati Sodjono d alam acara Pameran Inovasi Kepemimpinan Jateng di Balai Diklat Srondol, Selasa (3/2)
“Pejabat birokrasi itu bukan priyayi yang minta dilayani, harus direvolusi mental yang begitu. Bagaimana pelayanan itu bisa dikatakan dengan baik, tentu dengan kepuasan masyarakat terhadap dengan apa yang sudah diberikan pemerintah kepada rakyatnya,” ungkapnya.
Dalam memberikan pelayanan prima, lanjutnya, maka bisa dilihat dari berbagai segi. Mira mencontohkan, biaya yang digunakan kian murah, syarat yang dilampirkan kian sederhana, serta waktu yang dibutuhkan bisa semakin singkat.
Jika perlu, masyarakat bisa menggunakan segala pelayanan cukup dari rumah, dengan memanfaatkan teknologi yang serba canggi kekinian.
Secara umum, kata Mira, pelayanan yang ada si Jateng mendekati pada kriteria baik, meski pameran pelayanan publik baru kali pertama dihelat. Hanya saja, ia memberikan catatan agar kedepan acara yang terselenggara bisa dinikmati oleh masyarakat umum agar mengerti apa saja fasilitas dan pelayanan yang dimiliki oleh Pemrov Jateng.
“Mereka juga bakalan tahu, sampai sejauh mana sih proses yang dilakukan oleh sebuah instansi,” timpalnya.
Dalam memberikan pelayanan yang memuaskan, terusnya, maka dibutuhkan inovasi dalam perbaikan pelayanan. Inovasi yang dimaksud adalah solusi bagaimana suatu sistim menjadi kian memudahkan pelayanan, serta meminimalisir kekurangan yang terjadi. Inovasi tersebut kemudian bisa direplikasi pada instansi lain, bahkan dengan penyesuaian yang lebih baik ketimbang produk inovasi aslinya.
“Yang saya sarankan kepada Gubernur, kedepan pelayanan yang diselenggarakan bukan apa pekerjaan SKPD di Jateng selama ini. Tapi, pelayanan terbaru apa yang ada, serta bagaimana progresnya serta hasil selama ini untuk menunjukkan kalau inovasi itu berhasil. Pelayanan yang baik itu yang memiliki tempat untuk aduan masyarakat. Makin banyak aduan, berati kita mengerti apa yang diinginkan masyarakat. Tapi banyak komplain kalau tidak ditangkapi ya sama saja percumah,” tutupnya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam dialognya mengatakan, selama ini pelayanan dari SKPD bisa langsung dilaporkan kepada pihaknya. Tiap SKPD kini wajib memiliki akun twitter sebagai salah satu alternatif pengaduan yang bisa membubuhkan gambar terhadap pelayanan yang dikeluhkan.
Kepala Badan Diklat Provinsi Jateng Heru Setiadhie menambahkan, dalam menggerakkan inovasi yang kreatif di setiap lembaga membutuhkan kerjasama antar-stake holder. Semakin banyak partisipasi masyarakat menggambarkan semakin banyak harapan apa yang sebenernya diinginkan oleh masyarakat terhadap pelayan publik.
“Birokrasi diciptakan untuk melayani, maka makna pelayan publik harus mengutamakan kepuasan publik. Inovasi yang diberikan juga bukan hanya melayani secara langsung, tapi juga menghubungkan antarlembaga supaya pelayanan yang melibatkan banyak lini isntansi bisa dipermudah,” tutupnya.
Dalam acara Pameran Inovasi Kepeminpinan Provinsi Jateng turut dihadiri Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Agus Dwiyanto, dan Wakil Walikota Solo Achmad Purnomo. (JN01)
