SEMARANG, Jowonews.com – Terjadinya kemacetan panjang saat mudik lebaran lalu, bukan merupakan kesalahkan satu pihak. Akumulasi kesalahan dalam mengelola transportasi nasional, regional dan lokal disinyalir menjadi penyebabnya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso menyatakan selama ini anggapan umum dalam pembangunan adalah jika prasarana jalan disediakan, urusan macet pasti beres. Namun faktanya justru makin bertambah prasarana jalan, semakin sering terjadi kemacetan.
Hal ini menurutnya menjadi tugas pemerintah untuk duduk bersama mendiskusikan agar dapat terwujud transportasi umum yang sehat.
“Memburu layanan transportasi umum yang humanis baru wacana, hampir semua kementerian atau setingkatnya punya andil dalam menyediakan transportasi umum yang sehat,” kata Hadi, Senin (11/7/2016).
Hadi juga menyebutkan pihak-pihak yang memungkinkan terlibat pembahasan mengenai transportasi umum, diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappeda), Kepolisian, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Selain itu, Kementrian Desa dan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Sosial, Kementrian BUMN, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Ristek dan Dikti juga perlu terlibat.
“Presidenlah yang harus mengkoordinasi ini. Kementrian perhubungan dalam hal ini menjadi leading sector, pengawas terbentuknya transportasi yg berkelanjutan,” terang Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Sebagaimana diketahui, antrian panjang kendaraan hingga 23 Kilometer di exit tol brebes timur, menjadi evaluasi banyak pihak. Kejadian yang bahkan menelan korban ini terhitung sebagai kemacetan terparah dalam riwayat arus mudik. (jn17/jn03)
