SEMARANG, Jowonews.com – DPRD menyorot rendahnya harga gabah ketika memasuki musim panen di Jawa Tengah. Bahkan, gabah kering panen (GKP) harganya turun tajam yakni Rp 2.600 per kilogram (kg). Kondisi ini jika terus dibiarkan jelas menyengsarakan petani di Jawa Tengah.
Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah, MH Wicaksono mengatakan, penurunan harga gabah ini terjadi hampir di setiap daerah Jawa Tengah. Misalnya di wilayah Tegal dan Demak. Di Kabupaten Blora GKP Rp 2.800/kg dan Sragen GKP Rp 3.200/kg.
Di Beberapa daerah lainnya di Jawa Tengah GKP di kisaran harga Rp 3.300 hingga Rp 3.600/kg. “Harga tersebut jelas masih jauh di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) untuk GKP Rp 3.700/kg. kondisi ini membuat petani banyak yang enggan untuk menanam lagi,” katanya di rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah, Senin (28/3).
Banyak faktor yang menyebabkan semakin merosotnya harga gabah tahun ini. Diantaranya karena redahnya kulitas panen lantaran cuara tak menentu, banjir yang menyebabkan tanaman terendam. “Pemprov Jateng segera turun ke bawah, melakukan pendataan berapa banyak petani merugi dan segera dicarikan solusinya,” ujarnya.
Murahnya harga jual gabah ini membuat kesejahteraan petani memprihatinkan. Padahal, Jateng merupakan salah satu daerah penyokong pangan nasional. Ototamis dengan kondisi ini membuat Jateng terancam pangan.
“Murahnya harga jual ini jelas berdampak pada tambahnya angka kemiskina di Jawa Tengah. Masyarakat meminta peran dan intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga sehingga petani tidak dirugikan,” tambah Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah, Iskandar Zulkarnain.
Para petani di Jawa Tengah, membutuhkan kepastian harga atas hasil panen mereka. Pemprov Jateng diharapkan untuk tidak menggantung penetapan harga hasil pertanian. Bulog harus berperan dalam menyeimbangkan harga hasil pertanian dan melindungi para petani dari permainan harga tengkulak.
“Di lapangan banyaknya harga gabah atau hasil panen yang diterima petani saat panen lebih rendah dari harga produksi. Kondisi tersebut tentu merugikan para petani dan menghambat upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan para petani,” tambah Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah, H. Karsono. (jn01/jn03)
