UNGARAN, Jowonews.com – Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dituntut netral dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Semarang, 9 Desember mendatang.
Hal itu ditegaskan anggota KPU Kabupaten Semarang Divisi Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Maskup Asyadi di Ungaran, Senin (9/11).
Sebagai perangkat penyelenggara pilkada, kata Asyadi, anggota KPPS dituntut bersikap netral, tidak memihak kepada salah satu pasangan calon (paslon), termasuk mereka yang berstatus sebagai guru maupun pegawai negeri sipil (PNS).“Netralitas itu wajib, itu adalah harga mati,” kata Maskup.
Sebanyak 11.900 orang Senin, dilantik sebagai anggota KPPS oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Mereka akan bekerja di 1.700 TPS di seluruh kabupaten Semarang.
Dia mengatakan sekian ribu orang itu telah memenuhi syarat sebagai KPPS yakni berusia minimal 25 tahun, minimal SLTA atau sederajat atau jika tidak ada (SLTA) yang penting bisa membaca, menulis dan berhitung.
Peraturan KPU, lanjutnya, tidak melarang seorang PNS atau guru berstatus PNS untuk menjadi KPPS. Namun KPU membuat tambahan persyaratan bagi mereka yakni mengantongi izin dari atasanya, minimal pejabat sekelas eselon III.
“Kami akan mengoordinasikan masalah ini (izin atasan) dengan masing-masing dinas tempat PNS tersebut bekerja. Sebab untuk datanya, hingga saat ini masih dipegang oleh PPS,” timpal anggota KPU Divisi Hukum, Pengawasan, Pencalonan dan Kampanye Ridho Pakina.
Maskup menyatakan KPU akan memecat anggota KPPS PNS yang terbukti curang dan memihak salah satu pasangan calon. “Sebelum menjatuhkan sanksi, tentu harus melalui berbagai proses. Tetap kami kedepankan azas praduga tak bersalah,” ujarnya.
KPU berharap semua elemen masyarakat, termasuk jajaran Panwaslu, untuk bersama-sama mengawasi kinerja penyelenggara pemilu agar terlaksana pilkada yang bersih dan jujur.
“Nanti di tiap-tiap TPS akan ada pengawasnya, berjenjang petugas PPL untuk pengawasan tingkat desa, Panwascam hingga Panwaslu,” imbuhnya.(JN01-Jn16)
