SEMARANG, Jowonews.com – Operasi pasar yang digelar pada saat Ramadan dan menjelang Idul Fitri dinilai belum menjadi solusi dalam mengatasi kenaikan harga. Padahal, persoalan tersebut terus terjadi setiap tahun dan menyusahkan masyarakat secara luas sebagai konsumen.
Pemerintah dalam hal ini Pemprov Jateng diminta agar melakukan langkah antisipasi dalam mengatasi persoalan tersebut. Hal itu mengemuka dalam diskusi Prime Topic yang diadakan Sekretariat DPRD Jateng bertema ”Sembako Murah Lebaran Nikmat”, yang diadakan di Kampus Unissula, Selasa (7/6).
Hadir sebagai pembicara Anggota Komisi B DPRD Jateng Ferry Firmawan, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jateng Wahyu Miyatiningsih dan pakar ekonomi Unissula Bedjo Santoso.
Anggota Komisi B DPRD Jateng, Ferry Firmawan mengatakan, kenaikan harga sembako saat Ramadan selalu terjadi setiap tahun. Persoalan bertambah ketika masih ditambah dengan kelangkaan barang di pasaran. Kondisi ini jelas menyusahkan masyarakat Jateng.
“Kami selalu mendapatkan keluhan, terutama di daerah-daerah efeknya sangat terasa dengan kenaikan harga di pasaran,” katanya.
Politisi Demokrat ini menambahkan, upaya Pemprov dengan menggelar operasi pasar bukan solusi utama. Bahkan, operasi pasar bisa saja tidak tepat sasaran jika tidak ada pengawasan yang bagus.
“Operasi pasar hanya bersifat sporatif untuk jangka pendek. Harusnya ada solusi kongret, karena ini persoalan yang selalu terjadi tiap tahun,” ujarnya.
Pemprov harus melibatkan Legislatif serta Yudikatif dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Termasuk tokoh agama agar ketika ada persoalan dibawah bisa diketahui secepat mungkin. Harus ada sanksi pidana bagi distributor atau pengusaha besar yang dengan sengaja menimbun barang demi mendapatkan keuntungan besar.
“Pidanakan bagi mereka yang menimbun barang. Ini menyangkut persoalan serius dan berkaitan langsung dengan masyarakat,” tambahnya.
Dosen Fakultas Ekonomi Unissula Semarang, Bedjo Santoso PHd mengatakan, persoalan kenaikan harga sembako sangat dirasakan masyarakat. Operasi pasar hanya sok terapi dan belum menyentuh akar masalah. “Dalam situasi seperti ini Pemprov mestinya hadir untuk menjamin stok barang ada dan harga stabil,” katanya.
Eksekutif, legislatif dan yudikatif harus sinergis dalam menentukan kebijakan. Terutama masalah diatribusi sembako harus tepat sasaran dan ada pengawasan ketat. Tanpa pengawasan, pasti akan banyak pihak yang bermain sehingga membuat harga tak stabil serta stol barang menghilang.
“Di Malaysia ada Persatuan Pedagang yang memiliki akses ke gudang dengan pengawasan pemerintah. Dan ini terbukti bisa mengontrol harga di pasaran,” tambahnya.
Sedangkan Wahyu mengatakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah bukannya tinggal diam menyikapi masalah itu. Pemprov terus melakukan pemantauan harga di pasaran agar bisa stabil dan tidak memberatkan masyarakat.
“Kami terus memantau dari hulu sampai hilir distribusi sembako. Kalau operasi pasar bukan satu-satunya untuk.menstabilkan harga di pasaran,” kata Wahyu yang berbicara mewakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Tengah, Priyo Anggoro. (adv)
