SEMARANG, Jowonews.com —Anggota Komisi C DPRD Jateng Wahyudin Noor Aly menyampaikan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jateng tahun 2015 sudah mulai bagus. Apalagi kalau dilihat dari RPJMD Jateng. Kalau pada 2014 target Rp 8,3 triliun, tahun 2015 PAD ditarget Rp 11,6 triliun.
“Kalau lihat RPJMD Pemprov Jateng, itu sudah mengalami kenaikan. Jadi tidak benar kalau selama ini dikatakan ada yang sengaja menginjak rem PAD, dan kita juga tidak bisa mengerem PAD. Kita itu butuh dana besar untuk pembangunan,kok dibilang menginjak rem PAD,”tegasnya.
Pernyataan itu disampaikan Goyut, sapaan Wahyudin Noor Aly, dalam Primetopic dengan tajuk “Besarkan Pundi PAD Jateng” di Citrus Cafe, Hotel Novotel, Semarang.Selain Goyut, pembicara lain Ketua Pusat Penelitian Kajian Pembangunan (LPPM-Undip) Semarang Akhmad Syakir Kurnia, PhD, dan Kristono (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jateng).
Menurut Goyut, DPRD Jateng mendukung dan mendorong sepenuhnya peningkatan PAD. Apalagi sekarang ada Hendri Santoso, Kepala DPPAD yang berasal dari BPKP. Karena Hendri berasal dari BPKP, maka dia akan tahu mana saja yang bisa digenjot untuk menaikkan PAD. Kalau ini bisa maksimal sesuai harapan, maka PAD Jateng akan bertambah besar.
Dalam diskusi yang dipandu Avy Prasetyo Budi,dari Sindo FM ini, Goyut menyampaikan dengan potensi yang ada PAD Jateng memang harusnya bisa lebih besar lagi. Salah satunya adalah dari perusda milik pemprov. Sembilan perusda yang mendapatkan suntikan modal dari pemprov, harusnya memberi keuntungan.
“Tapi kenyataannya, kan,ada BUMD yang tidak memberikeuntungan sama sekali. Yang paling parah PRPP (Pekan Raya Promosi dan Pembangunan), yang sampai sekarang belum memberi sumbangan PAD. Tidak tahu ada apa dengan PRPP. Ada juga yang keuntungannya di bawah bunga bank,” bebernya.
Ditambahkannya, dari sekian BUMD/perusda yang keuntungannya paling signifikan adalah Bank Jateng. Meski demikian, Goyut tetap berharap Bank Jateng masih bisa ditingkatkan. Mereka harus bisa mengembangkan sampai ke provinsi lain. Seperti Jawa Barat, Jakarta, atau Jawa Timur. “Tapi Bank Jateng sekarang ini ekspansinya, kan,hanya ke Jakarta. Itu pun sekarang masih rugi,”tukasnya.
Sementara itu,Kristono dari DPPAD Jateng menyampaikan dari target PAD Jateng 2015 Rp 11,6 triliun, terbesar berasal dari pajak daerah, yaitu Rp 9,7 triliun (85%). Pendapatan dari sektor pajak itu mengalami kenaikan 36,90% dari target murni 2014 Rp 7,09 triliun. Antara lain dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 2,6 triliun, Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp 4,7 triliun, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor(PBBKB) Rp 1,1 triliun, Pajak Air Permukaan Rp 5,8 miliar, dan Pajak Rokok Rp 1,1 triliun.
Sedangkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu dari BUMD/perusda, pada tahun 2015 ditarget Rp 319,1 miliar. Bila dibanding tahun 2014 Rp 279,4 miliar, mengalami kenaikan 14,22%.
“Kita sudah berusaha maksimal. Tapi kalau dibandingkan dengan daerah lain, seperti Jakarta, Jatim dan Jabar memang kalah. Tapi perbandingan itu juga dirasa kurang tepat,” pungkasnya.
Sementara itu,Ketua Pusat Penelitian Kajian Pembangunan (LPPM-Undip) Semarang Akhmad Syakir Kurnia PhD menyampaikan, kalau melihat komposisi yang disampaikan Wahyudi Noor Aly dan Kristono, BUMD di Jateng hanya memberi kontribusi sekitar 4%.
“Tapi memang filosofi BUMD dengan swasta tidak bisa disamakan. Kalau BUMD itu, kan,lebih bersifat sosial. Sehingga tidak bisa ditarget seperti swasta,” katanya.
Namun, pernyataan Akhmad Syakir dibantah Goyut. Menurutnya, apa pun alasannya pendirian BUMD/perusda itu adalah untuk mencari keuntungan. Tujuannya untuk menambah PAD. Jadi, tidak benar kalau pendirian BUMD/perusda itu filosofinya adalah sosial.
“Perusda itu bukan perusahaan sosial. Tujuannya mencari untung. Kalau karyawannya tidak bisa kerja, ya diberhentikan,” tukasnya. (JN01)
