JAKARTA, Jowonews.com – Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II diminta untuk mengundang pakar ekonomi dan bisnis yang mengerti cara kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga Pansus bisa mendapatkan masukan mengenai cara kerja BUMN, khususnya yang terjadi di PT. Pelindo II.
“Saya rasa para pakar infrastruktur, yang terlibat dalam membangun ekonomi dan ahli di bidang BUMN harus diundang,” kata Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Rhenald Kasali, di Jakarta, Kamis.
Selama ini, kata dia, Pansus hanya fokus pada bidang hukum sehingga tidak mendapat masukan mengenai kinerja Pelindo dan BUMN yang menurutnya sudah sangat baik.
Terlebih lagi, kata Rhenald, yang diundang dalam forum pansus itu adalah serikat pekerja Jakarta Internasional Container Terminal, yang memiliki konflik kepentingan dengan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino.
“Kalau isinya orang sakit hati semua ya susah,” ujarnya.
Ia menilai, banyaknya protes yang berdatangan ini, disebabkan karena BUMN dibawah kepemimpinan Rini Soemarno tengah melakukan perubahan yang radikal, termasuk di Pelindo II sendiri. Perubahan tersebut sangat positif untuk BUMN, namun banyak pihak tak mengerti proses ini dan mempermasalahkannya.
Di Pelindo II sendiri, lanjut dia, sudah ada keberhasilan membangun dan menata Tanjung Priok. Upaya untuk membangun pelabuhan dengan ukuran yang lebih besar, tanpa tambahan dana dari APBN pun sudah dilakukan.
Nantinya, Pelindo II akan berkongsi dengan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, Jakpro untuk membangun pelabuhan raksasa, yang diberi nama “Port of Jakarta”. Rencananya, pelabuhan itu memiliki luas sekitar 2.500 hektare.
“Sebentar lagi akan jadi 3 pelabuhan besar di Tanjung Priok tanpa tambahan uang negara, lebih tertata, ‘income’ puluhan kali lipat bagi negara, operator kelas dunia bersedia tender dan membayar mahal,” ucapnya.
Rhenald mengaku dirinya bersedia apabila diundang oleh Pansus Pelindo II untuk menjelaskan kinerja BUMN yang modern ini.
“Saya bersedia kalau mereka mau dan mendengarkan penjelasan mengenai bisnis, bukan soal politik.�Saya juga merekomendasikan mereka mengundang pakar hukum bisnis, yang memahami mengenai kerja sama internasional antar bangsa,” tutur Rhenald. (Jn16/ant)
