BOYOLALI, Jowonews.com – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Boyolali akan memanggil kepala desa (Kades), perangkat desa (Perdes) dan sejumlah pejabat Pemkab Boyolali, Rabu (10/6) hari ini, terkait kegiatan di Pendopo Alit, Senin (1/6). Kegiatan yang meminta Bupati Seno Samodro, maju lagi dalam Pilkada 2015, diduga melanggar netralitas aparatur negara.
Ketua Panwaslu Boyolali, Narko Nugroho mengaku telah menerima laporan dari masyarakat. Selain dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas, juga terkait penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis.
“Laporan itu akan kami tindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi ke sejumlah pihak besok (hari ini),” ujar Narko kepada wartawan usai pelantikan anggota Panwascam Selasa (9/6).
Kades, Perdes dan Pejabat Pemkab yang akan dipanggil itu masing-masing Kades Potronayan, Sugeng yang juga Ketua Aliansi Kades dan Perangkat Desa Boyolali. Camat Banyudono, Rita Puspitasari, serta Kabag Umum Setda Boyolali, Dahat Wilarso.
Narko menegaskan, klarifikasi dilakukan guna mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Namun pihaknya belum bisa menentukan jenis pelanggaran yang terjadi. Karena saat ini belum masuk tahapan Pilkada. “Tetapi klarifikasi tetap kami lakukan sebagai tindaklanjut kemungkinan adanya pelanggaran,” katanya.
Kades Potronayan, Sugeng, mengaku telah menerima surat panggilan dari Panwaslu Boyolali. “Saya akan datang,” tandasnya dihubungi wartawan.
Sementara terpisah Bupati Boyolali, Seno Samodro, yang juga hadir menemui Kades dan Perangkat dalam kegiatan itu menjelaskan kronologinya. Sehingga muncul aksi para kades dan perangkat desa tersebut. Awalnya para Kades dan perangkat desa menantang dirinya untuk maju kembali. Bahkan sekitar 200-an kades akan mengerahkan massa untuk demo, meminta dirinya maju kembali.
“Ada pemberitahuan mereka akan menggeruduk kantor bupati, masing-masing Kades akan membawa 100-an orang, jadi kalau sampai itu terjadi saya akan digeruduk sekitar 20 ribu orang,” ungkap Bupati.
Namun setelah diingatkan, akhirnya mereka hanya datang sebagai perwakilan saja. Sekitar 300-an Kades dan perangkat desa kemudian menemui Bupati dan memintanya maju kembali. Saat itu, Bupati belum bisa memberikan kepastian jawaban, sehingga akhirnya mereka menagih kembali pada Senin (1/6) lalu.
Menurut Bupati, para kades dan perangkat desa jika ditemui di kantor bupati jelas tidak mencukupi ruangannya. Selain itu juga dikhawatirkan akan mengganggu aktifitas perkantoran. Kemudian diterima di Pendopo Alit rumah dinas.
Berkait adanya laporan netralitas aparatur ke Panwaslu, Seno Samodro menyatakan, saat ini belum masuk tahapan Pilkada. “Ibarat main sepak bola, kan tidak mungkin wasit memberikan kartu kuning jika permainan belum dimulai,” katanya. (JN01)
