SEMARANG, Jowonews.com – Penyusunan Detail Enginering Design (DED) Pasar Johar terus dikejar. Setelah sebelumnya DEwan Perwakilan Daerah (DPD), kini DPRD Kota Semarang juga ikut mendesak agar DED Pasar Johar segera dirampungkan.
Hal ini mengingat DED sangat penting untuk pembahasan penyusunan anggaran. “Tahun ini Pemerintah Kota Semarang sudah menganggarkan penyusunan DED pembangunan Pasar Johar yang harus segera dirampungkan karena DED dibutuhkan untuk penyusunan anggaran,” ujar Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi.
Menurutnya, pembangunan Pasar Johar menelan dana yang sangat besar dan ditanggung bersama antara pemerintah kota, provinsi, maupun pusat. Untuk itu DED Pasar Johar harus rampung sebelum pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik kota maupun provinsi, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2017.
“Kalau sudah lewat pembahasan APBD maupun APBN, ya, baru bisa dibangun 2018. Makanya, kalau targetnya (Pasar Johar, red.) dibangun mulai 2017, DED harus rampung sebelum pembahasan anggaran,” katanya.
Meski demikian, politikus PDI Perjuangan itu mengingatkan penyusunan DED Pasar Johar tetap harus dilakukan secara cermat dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk pedagang. “Dari pakar atau ahli cagar budaya, arsitek harus dilibatkan, demikian juga pedagang. Semua kemauan dari pihak-pihak yang berkepentingan jika memang layak, ya, harus diakomodasi,” terangnya.
Bagaimanapun juga, lanjutnya, para pedagang nantinya yang akan menempati Pasar Johar setelah selesai dibangun. Sehingga pedagang tetap harus diakomodasi aspirasinya dalam penyusunan DED Pasar Johar.
“Jadi, kami mengingatkan Pemkot Semarang segera merampungkan DED Pasar Johar, tetapi jangan kemudian ‘grusa-grusu’. Semuanya harus diajak rembugan dalam membahasa DED Pasar Johar,” tegas Supriyadi.
Sebelumnya, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengakui Pemkot Semarang memang bertugas menyusun DED Pasar Johar yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah provinsi maupun pusat.
“Untuk pembangunan Pasar Johar, pemerintah pusat ingin bantu, pemerintah provinsi juga ingin bantu, dan pemerintah kota juga keluar APBD,” kata Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi.
Dalam penyusunan DED, Hendi mengatakan juga sudah menginstruksikan Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) untuk membaginya dalam tiga bidang atau tahapan yang ditangani masing-masing tingkatan pemerintah.
Jangan sampai, kata dia, pelaksanaannya kedepan menjadikan anggaran bercampur baur yang justru menyulitkan pertanggung jawabannya jika tidak dipikirkan dari awal, seperti pembagian tiga bidang atau tahapan. (jn01/jn03)
