Solo, Jowonews.com – Tim Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) PDI Perjuangan Kota Surakarta, Suharsono meminta Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) setempat bekerja secara maksimal dan lebih tegas dalam menjalankan tugasnya.
“Tim kami mendapati sejumlah pelanggaran kampanye, namun tidak ada tindak lanjut dari Panwaslu, ya untuk tim kami sudah mencatat dan mendokumentasikan sejumlah bukti pelanggaran kampanye sejak dimulai pada 27 Agustus lalu. Namun tidak ada tindakan sama sekali. Kalau cuma menunggu laporan, ya susah. Mestinya mereka lebih sering turun, sehingga ada temuan,” kata Suharsono kepada wartawan di Kantor DPC PDI Perjuangan Solo, Selasa (1/9) kemarin.
Sejumlah pelanggaran diantaranya pembuatan alat peraga kampanye (APK) dari pasangan calon (Paslon) lain. Padahal sesuai Peraturan KPU Nomor 7/2015 tentang Kampanye, pengadaan APK menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta dugaan “money politics”.
Meski mengklaim punya data, namun pihaknya enggan melaporkannya ke Panwaslu. Harsono beralasan, langkah itu sebagai bentuk edukasi pada masyarakat. “Masih ada sejumlah bukti yang belum bisa dilengkapi. Namun, sikap ini sebagai pembelajaran bagi semua pihak agar berani ikut mengawasi kampanye. Kami juga ingin menjaga kondusifitas Solo dalam Pilkada ini,” katanya.
Anggota Panwaslu Budi Wahyono meminta peserta Pilkada dan masyarakat untuk proaktif melaporkan pelanggaran yang mereka lihat. “Pengawasan ini sifatnya partisipatif. Tim Pemenangan, partai politik maupun warga yang melihat pelanggaran bisa melapor. Tinggal datang untuk mengisi formulir yang kami siapkan dan melengkapi data yang dibutuhkan,” katanya.
Ia mengatakan hal yang harus dilengkapi adalah data diri pelapor, data diri terlapor, kronologi pelanggaran, saksi dan bukti. Begitu pun jika ada temuan dari pengawas di lapangan juga harus memenuhi unsur tersebut. Dugaan pelanggaran bisa dilaporkan maksimal tujuh hari setelah kejadian. “Ya kami juga minta peserta pilkada mematuhi regulasi. Seperti melaporkan kegiatan kampanye maksimal sehari sebelum pelaksanaan. Itu pun tak jalan, jadi kami kesulitan memantaunya,” katanya. (JN03)
