SEMARANG, Jowonews.com – Pejabat di pemprov Jateng yang terkena mutasi yang sifatnya rolling, harus siap-siap ‘tidak mendapatkan job basah’. Pasalnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo rencananya akan menempatkan mereka menjadi ‘analis kebijakan’.
Rencana itu disampaikan langsung Gubernur Ganjar Pranowo, Minggu (4/1) kemarin. “Kita sedang mempersiapkan wadah baru semacam analis kebijakan. Pejabat yang terkena mutasi, nanti akan kita tempatkan disitu,”ungkapnya.
Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat ditanya kapan akan ada mutasi pejabat pemprov. Sebab, sebelumnnya Sekda Jateng Sri Puryono pernah menyampaikan akan ada mutasi untuk pejabat yang sudah 2 tahun menjabat. Disamping itu, pejabat yang sudah 5 tahun menjabat.
Menurutnya, wadah/lembaga analis kebijakan, memang wadah baru di pemprov Jateng. Sehingga belum ada regulasi yang mengaturnya. “Kalau di kementrian, wadah ini sudah ada. Untuk itu, saat ini kami lagi mempelajari dan mempersiapkan rancangannya bersama tim dari Undip dan UGM,”akunya.
Langkah menjadikan para pejabat yang terkena mutasi menjadi analis kebijakan itu, karena mereka sesungguhnya juga tidak mungkin tidak diberi posisi (non job). Padahal mereka selama ini juga tidak memiliki kesalahan sama sekali. “Jadi mereka yang memiliki kepakaran, akan kita taruh disitu,”katanya.
Jumlah pejabat yang akan dijadikan analis kebijakan itu jumlahnya cukub besar. Diperkirakan antara 20-30 orang yang akan dijadikan analis kebijakan.
Tugas mereka sangat banyak.Tiap hari mereka akan menemani Gubernur/Wakil Gubernur menganalisa kebijakan-kebijakan yang akan diambil. “Misal persoalan, banjir di berbagai daerah di Jateng, persoalan jalan yang di Jateng ternyata masih banyak yang rusak dan berlobang, termasuk persoalan BPJS,”katanya.
Ditambahkannya, untuk semua itu butuh analis kebijakan. “Nanti mereka harus memaparkan analisanya kepada saya, sebelum saya mengambil kebijakan/keputusan,”pungkasnya.
Sebagaimana pernah diberitakan, Pemprov Jateng akan melakukan mutasi besar-besaran. Menurut rencana, mutasi akan dilakukan pada awal Januari 2015.
Sejumlah pejabat seperti Sekwan Prijo Anggoro, kabarnya masuk pejabat yang akan dicopot dari Jabatannya. Konon ia akan dimutasi menjadi Asisten Sekda Jateng. Selain Prijo Anggoro, Kepala Biro Humas Agus Utomo juga akan dimutasi.
Menurut Sekda Jateng Sri Puryono, sesuai dengan UU No.5/2014, memang memberi peluang kepda gubernur untuk melakukan rotasi jabatan di lingkungan pemprov Jateng. Rotasi itu minimal untuk pejabat yang sudah menjabat selama 2 tahun. “Kebijakan umum, itu diberi peluang untuk merotasi pejabat minimal yang sudah 2 tahun menjabat. Itu yang diutamakanm. Tapi mutasi itu sesuai kebutuhan organisasi,”katanya.
Selain yang sudah 2 tahun, yang sudah 5 tahun juga akan disegarkan,”ungkapnya.
Dengan kebijakan mutasi itu, masih menurut Sekda, yang akan dimutasi mulai dari kepala dinas, kepala biro, kepala badan, bahkan sampai kabid.
Disampaikannya, untuk pejabat yang massa tugasnya sudah 5 tahun, di pemprov Jateng ada 7 SKPD. “Masing-masing Sekwan Jateng, Badan ketahanan Pangan, Kepala Dinas ESDM.Bakorwil III Purwokerto, Dinas Peternakan, Direktur RS Muwardi dan Dinas Perkebunan,”ungkap Sekda tanpa mau menyebut nama-nama pejabatnya saat itu.”Wa h nggak enak mas. Tidak usahlah,”elaknya.
Meski Sekda tidak mau menyebutkan nama-nama pejabatnya sekarang, diketahui bahwa untuk Sekwan Jateng dijabat oleh Prijo Anggoro, Badan ketahanan Pangan,Gayatri. Kepala Dinas ESDM, Teguh Dwi Paryono.
Sementara untuk Bakorwil III Purwokerto, Satrio Hidayat, Dinas Peternakan Witono. Direktur RS Muwardi, Basuki Sutarjo dan Dinas Perkebunan, Teguh Winarno.
Khusus untuk Sekwan, Sekda menyampaikan adanya syarat khusus, Yaitu adanya rekomendasi pimpinan dewan dan persetujuan fraksi-fraksi di DPRD Jateng. “Ada syarat khusus harus ada rekom pimwan dan persetujuan fraksi,”bebernya.
Selain di 7 SKPD yang massa jabatannya sudah 5 tahun, pemprov juga sudah mempersiapkan pengisian jabatan untuk 5 SKPD yang lain. Dimana setelah dilakukan seleksi, saat ini sudah pada tahap wawancara dengan Gubernur/Wagub dan Sekda. Masing-masing adalah untuk mengisi kekosongan pada Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah. 2 Wakil Direktur di RSUD dr Moewardi, masing-masing Direktur Umum dan Pelayanan. (JN01)
