SOLO, Jowonews.com – Penjabat (Pj) Wali Kota Surakarta Budi Suharto mengatakan sebanyak 226.800 warga pemegang kartu pemeliharaan kesehatan masyarakat Solo (PKMS) silver mulai tanggal 1 Januari 2016 sudah tidak lagi menerima layanan kesehatan dengan biaya APBD setempat.
“Ya ini perlu saya sampaikan kepada warga karena Pemkot Surakarta sudah tidak menemukan regulasi tepat untuk ‘mengkaver’ layanan kesehatan bagi warga tersebut,” kata Budi, di Solo, Senin.
Ia mengatakan, Pemkot Surakarta telah berupaya mengusahakan ke berbagai Kementerian agar PKMS tersebut tetap dipertahankan, tetapi hasilnya negatif.
Dikatakan, sebelumnya Pemkot berencana mengkaver pemegang PKMS silver melalui dana bantuan sosial (Bansos) tahun depan. Namun sayangnya, bansos dinilai tidak tepat, mengingat bansos hanya bisa diberikan satu kali jika penerimanya tidak berbadan hukum.
Budi mengatakan, dengan kondisi ini, seolah-olah Pemkot hanya memperbolehkan warga sakit satu kali setiap tahunnya. Padahal kemungkinan masyarakat berpotensi sakit lebih dari satu kali dalam setiap tahun.
“Ya jadi tahun depan sudah tidak ada lagi anggaran untuk PKMS silver. Artinya PKMS silver ya sudah tidak ada tahun depan,” katanya.
Ia mengatakan, secara otomatis kartu PKMS silver tak bisa lagi digunakan warga untuk mendapat layanan kesehatan seperti biasanya.
Selama ini pemegang kartu PKMS silver menerima plafon layanan kesehatan dengan dibiayai APBD Pemkot Surakarta senilai Rp5 juta per peserta per tahun.
Budi meminta warga dapat memahami kebijakan tersebut. Pemkot sangat berat menghapus program layanan kesehatan bagi masyarakat. Pemkot, lanjutnya, hanya menjalankan aturan yang berlaku bahwa program layanan kesehatan yang dibiayai APBD harus melebur ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana direncanakan Pemerintah Pusat, termasuk program PKMS yang dimiliki Pemkot.
Ia mengatakan, untuk peserta PKMS gold yang merupakan warga kategori miskin akan dialihkan ke JKN melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pemkot menyiapkan anggaran Rp5,8 miliar untuk pengalihan tersebut.
Sedangkan nasib PKMS silver tidak bisa lagi dikaver APBD. Peserta PKMS silver adalah warga Solo kategori rentan miskin, serta para kader kesehatan, ketua RT/RW, dan LPMK.
Plafon biaya kesehatan kartu silver maksimal Rp5 juta, sementara para kader kesehatan, ketua RT/RW, LPMK pemegang kartu PKMS silver memperoleh jaminan kesehatan senilai Rp7,5 juta. (Jn16/ant)
