TEGAL, Jowonews.com – Keputusan Presiden mengenai UN yang tidak jadi di moratorium sehingga tetap akan dilaksanakan pada tahun 2017, menuai banyak gejolak dilapangan. Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih hal yang perlu menjadi perhatian adalah penyikapan pemerintah terhadap hasil evaluasi pendidikan yang sudah dilakukan sebelumnya.
“Ngga usahlah sering melempar wacana, pemerintah masih punya PR untuk menyikapi 70% sekolah yang kualitasnya dibawah standar nasional. Itu data hasil evaluasi pendidikan menggunakan alat ukur Ujian Nasional,” terang Fikri disela – sela reses anggota DPR RI di Tegal, Kamis (22/12/2016).
Fikri berharap dengan adanya tindakan nyata yang dilakukan pemerintah nantinya terhadap sekolah yang berada di bawah standart nasional, kualitas pendidikan bisa merata di seluruh Indonesia.
Sebagaimana di ketahui Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu sebelumnya telah meminta kemendikbud menyiapkan alat ukur lain untuk pemetaan dan mengukur kualitas pendidikan nasional jika UN dihapuskan. Hal tersebut diperlukan dalam rangka untuk menjaga kualitas pendidikan nasional.
Lebih lanjut Fikri mengingatkan bahwa tugas besar pemerintah yang belum terselesaikan hingga saat ini adalah konsep pendidikan. Oleh karena itu komisi X DPR RI meminta pemerintah untuk menyiapkan konsep pendidikan Indonesia.
“Jadi kalau punya ketetapan hati untuk moratorium lantas kenapa membatalkannya. Berarti pemerintah tidak siap terhadap sistem yang disiapkan sendiri. Jangan – jangan belum siap dengan konsep yang disiapkan sendiri, padahal wacana penghapusan UN sudah ada sejak 2014 oleh pemerintah,” ujar Fikri.
Dilain pihak, Dinas Pendidikan Kota Tegal mengaku perlu perubahan dan penyesuaian yang tidak sedikit ketika moratorium UN akan di tetapkan. Pasalnya persiapan sekolah dan pemerintah kota Tegal telah dilakukan jauh hari dan mendekati siap menjalankan UN tertulis maupun UN berbasis Komputer.
“Ya banyak yang perlu disesuaikan lagi, merubah yang sudah kita siapkan untuk Ujian Nasional apakah yang tulis ataukah UNBK (berbasis Komputer),” Ujar Johardi ketua dinas Pendidikan Kota Tegal.
Pemerintah memutuskan ujian nasional tetap dilakukan. Hal itu diputuskan setelah Presiden melakukan rapat terbatas senin (19/12/2016) lalu. Pemerintah memandang pelaksanaan UN guna menjadi tolak ukur kemajuan pendidikan siswa Indonesia mendatang. (jn03)
