SOLO, Jowonews.com – Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah, akan melakukan peremajaan angkutan kota. Jika hal ini berhasil, pengelolaannya akan menggunakan sistem sewa Sistem sewa ini sama seperti pengelolaan bus Batik Solo Trans (BST) koridor 2.
Hak tersebut disampaikan oleh Kasi Angkutan Orang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pemkot Surakarta Taufiq Muhammad kepada wartawan di Solo, Rabu. Ia mengatakan pemerintah yang menyediakan armada, pengelola membayar sewa atas penggunaan kendaraan tersebut.
Dikatakan penerapan sewa ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. “Pastinya, penerapan sewa itu tidak untuk kepentingan komersial. Melainkan untuk mendukung pelayanan publik dalam bidang transportasi umum,” katanya.
Ia mengatakan dalam hal ini untuk Dishubkominfo belum memutuskan besaran sewa maupun hal-hal teknis lain, saat ini baru fokus pada pengadaan kendaraan, sebagai tahapan awal peremajaan angkuta. “Ya yang jelas, nilai sewa itu akan diambil dari selisih pendapatan harian setelah dikurangi ongkos operasional. Sewa akan diberlakukan dalam jangka waktu tertentu dan selalu dievaluasi,” katanya.
Pemkot Surakarta berencana menata ulang 10 trayek angkuta dan mengalihkannya ke tujuh koridor BST secara bertahap. Selain penataan ulang yang diprotes pengusaha dan kru angkuta, penataan koridor itu juga disertai rencana peremajaan angkuta.
Kabid Angkutan Dishubkominfo Pemkot Surakarta, Anindita Prayoga mengatakan, pihaknya telah mengajukan anggaran sekitar Rp3,5 miliar dalam pembahasan APBD 2016 guna meremajakan angkuta yang dinilai tidak laik jalan.
“Kami juga telah mendapat informasi dari Pemprov Jateng, jika bantuan anggaran senilai Rp 7,5 miliar sudah diajukan dalam pembahasan APBD tahun depan, untuk tujuan yang sama,” katanya.
Jika seluruh skenario anggaran itu berhasil diajukan, tambah Anindita, maka Dishubkominfo sanggup menyediakan 40-an unit angkuta baru. “Pembagian angkuta baru itu akan dibahas bersama pengusaha dan awak angkuta. Kami juga akan mengundang mereka dalam forum sosialisasi, guna menjelaskan kebijakan ini,” katanya. (JN03/Ant)
