“Ya sementara ini sudah ada 19 permohonan baru yang meminta izin untuk mendirikan minimarket ke Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT),” kata Kepala BPMPT Pemkot Surakarta Toto Atmanto di Solo, Rabu.
Ia mengatakan mereka yang mengajukan izin baru pendirian minimarket itu tersebar di lima kecamatan di Solo namun pengajuan tersebut ditolak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Wali Kota Mei 2014 yang mengatur tentang moratorium pendirian minimarket.
Dikatakan dasar kebijakan Wali Kota memoratorium pendirian minimarket baru adalah kajian tim teknis yang melibatkan akademisi tentang kebutuhan minimarket.
“Hasil kajian itu menyebutkan bahwa Solo sudah overload minimarket,” katanya.
Toto mengatakan kajian teknis tersebut hingga kini masih menjadi dasar BPMPT menunda permohonan izin pendirian minimarket baru. Pemkot menurutnya perlu melakukan kajian ulang mengenai keberadaan minimarket di Kota Solo.
Ia mengatakan kajian ini nantinya yang akan menentukan perlu tidaknya penambahan minimarket. Sesuai rencana, kajian akademis dilakukan awal tahun depan. “Kajian akan dilakukan Bagian Perekonomian dengan melibatkan tim akademisi,” katanya.
Dikatakan hasil kajian itu nanti akan menjadi dasar Pemkot dalam melangkah menetapkan keberadaan minimarket. BPMPT akan memproses izin sesuai dengan kebijakan Wali Kota. Namun pendirian minimarket tetap mengacu peraturan daerah (Perda) No 5/2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Di antaranya minimarket wajib berjarak minimal 500 meter dari pasar tradisional.
Selain itu, perizinan pembangunan minimarket baru wajib dilengkapi izin usaha toko modern (IUTM) dan memenuhi persyaratan merekrut tenaga kerja dari lingkungan sekitar, serta bermitra dengan pedagang kecil.
“Ya untuk ini kami tetap akan mengarahkan pendirian minimarket di Solo utara. Kebijakan ini sejalan dengan rencana pengembangan kawasan Solo Utara,” katanya. (Jn16/ant)
