SEMARANG, Jowonews.com — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di provinsi setempat.
“Meskipun PKB-PLKB saat ini menjadi kewenangan pemerintah pusat, tapi bukan berarti membuat pemerintah daerah lepas tangan dan mereka tetap dituntut bertanggung jawab menyukseskan program keluarga berencana,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Senin (24/7).
Menurut dia, tanpa partisipasi dari pemerintah daerah, maka program yang bertujuan untuk mengontrol pertumbuhan penduduk tidak akan bisa berjalan optimal.
Meskipun PKB-PLKB saat ini sudah dialihkan ke BKKBN pusat, kata dia, Gubernur Jateng beserta para bupati/wali kota tetap mempunyai tanggung jawab ikut menyosialisasikan serta membantu mengontrol agar program itu tetap berjalan.
“Apalagi Provinsi Jateng dengan luas wilayah mencapai 32.764,56 kilometer persegi memiliki jumlah penduduk cukup besar, yaitu 39.291.216 jiwa, tapi jika tidak terkontrol dengan baik, bonus demografi yang menjadi peluang untuk kemajuan pembangunan justru malah berujung menjadi bencana dan bahkan terjadi ‘baby boom’,” ujarnya. (jwn5/ant)
