SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggencarkan berbagai strategi sebagai upaya menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat termasuk pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan pemberdayaan ekonomi, penguatan kelembagaan dan pendayagunaan sumber daya potensial,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Semarang, Jumat.
Kemudian, pengembangan jejaring kemitraan, peningkatan kemampuan dan keterampilan agar penduduk miskin mampu ke luar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri.
Gus Yasin, sapaan akrab Wagub Jateng mengungkapkan penanggulangan kemiskinan di wilayah pedesaan dengan pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Untuk penanganan kedalaman dan keparahan kemiskinan, selain menggunakan APBD Provinsi Jateng juga sumber pendanaan lain seperti dana desa dan kemitraan tanggung jawab sosial perusahaan.
Ia menjelaskan dalam rangka mengoptimalkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) telah dilakukan koordinasi pemanfaatan basis data terpadu dari Kementerian Sosial dalam menetapkan sasaran program dan menyinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
Belanja hibah dan bantuan sosial, kata Gus Yasin, baik dalam bentuk uang maupun barang yang berkorelasi dengan percepatan penanggulangan kemiskinan tetap menjadi perhatian.
“Anggaran peningkatan dari Rp5,438 triliun pada 2017 menjadi Rp5,848 triliun di 2018,” ujarnya.
Pemprov Jateng juga meningkatkan serapan lulusan SMK dengan peningkatan kompetensi mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), antara lain melalui pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja, peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan, kerjasama dengan industri pengguna tenaga kerja, serta pengembangan “soft skill” dan “hard skill” untuk siswa SMK sesuai kebutuhan industri.
Tidak kalah penting adalah mengembangkan konsep “link and match” sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja, uji dan sertifikasi kompetensi, peningkatan informasi pasar kerja, bursa kerja daring, pemberdayaan tenaga kerja bagi lansia, tenaga kerja khusus atau penyandang disabilitas, dan tenaga kerja yang diputus hubungan kerja atau PHK, optimalisasi BLK, serta penegakan peraturan ketenagakerjaan.
“Keberadaan tenaga kerja asing di Jateng, terus dilakukan pengawasan bertujuan untuk membatasi, mengendalikan dan memastikan adanya transfer ‘knowledge’ pada tenaga kerja lokal,” katanya. (jwn5/ant)
